[caption id="attachment_21906" align="alignnone" width="800"]
Gedung KPK (okezone.com)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar khawatir pembangunan jembatan fly over Lolong, Kota Padang akan menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekhawatiran ini karena pemanfaatan lahan yang tak seharusnya.
Seperti diketahui pembangunan jembatan fly over dilaksanakan karena tanah yang seharusnya menjadi areal pembangunan diklaim pihak manajemen Hotel Pangeran sebagai milik mereka. Sehingga pembangunan digeser ke pinggir pantai dengan membangun fly over.Ketua Komisi IV, Marlis mengatakan pemerintahan daerah mesti mengkaji lagi kebijakan tersebut. Dikhawatirkan, proyek itu bisa menimbulkan kerugian negara karena tak memanfaatkan lahan yang seharusnya.
"Kenapa tidak memanfaatkan lahan yang ada (tanah di belakang Hotel Pangeran Beach Padang, red). Pihak Pangeran mengatakan tanahnya sampai ke pinggir pantai. Padahal sesuai aturan itu tidak mungkin dan tak boleh. Masa pemerintah daerah harus mengalah. Biayanya kan jadi lebih besar dan bisa bermasalah secara hukum," ujar Marlis seusai meninjau pengeraan pembangunan fly over itu, Rabu (28/12).Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 8 Tahun 2015, sebagai ganti Undang undang Sumber Daya Air (SDA) tahun 2004, area 100 meter dari permukaan air tertinggi tak boleh jadi lahan milik pribadi ataupun bangunan. Kawasan itu mesti dibiarkan bebas atau hanya boleh dibangun fasilitas umum milik pemerintah,Menurut Marlis Permen PU tersebut sangat jelas dan mengizinkan untuk dibangun jalan di kawasan pantai belakang hotel Pangeran. Namun kondisi sekarang jelas sangat merugikan karena daerah harus mengeluarkan ratusan miliar hanya karena mengalah.Angaran untuk fly over memang cukup fantastis. Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Indra Jaya mengatakan, sampai rampung dananya Rp150 miliar. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
