[caption id="attachment_39112" align="alignnone" width="649"]
Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Maninjau. (lukman)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar meminta ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, jika memang budidaya ikan di sekitar Danau Maninjau masih akan dilanjutkan. Pemerintah Kabupaten Agam diminta untuk membuat dan menerapkan SOP tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD, Yulfitni Djasiran Jumat (3/3) mengatakan SOP tersebut wajib dimiliki. Sehingga pencemaran danau seperti yang terjadi selama ini tak selalu terulang.Dia menjelaskan banyak masalah yang terjadi. Salah satunya, selama ini serring terjadi kelebihan kapasitas namun tetap saja masih dibuka keramba baru.
Jika memang masih akan dibuka keramba baru, kata dia, harus ada SOP yang jelas untuk dipatuhi setiap keramba di Maninjau. Jika tidak dilakukan, maka kejadian tercemarnya air danau seperti sekarang pasti akan terulang."Misalnya, sebanyak 3 ribu kelompok tani diizinkan berbudidaya pada tiga bulan pertama, kemudian sisanya melanjutkan bulan berikutnya. Hal ini dilakukan seterusnya, jadi tak akan ada kelebihan kapasitas," kata anggota DPRD Sumbar asal Dapil Payakumbuh-Lima Puluhkota tersebut. (titi) Editor : Eriandi
