[caption id="attachment_7002" align="alignnone" width="630"]
SKK Migas (energytoday.com)[/caption]JAKARTA - Rencana menjadikan SKK Migas sebagai BUMN khusus sebagaimana tercantum dalam RUU Migas harus dibatalkan, karena diduga hanya sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan.
Pengamat Komunikasi Universitas Airlangga Suko Widodo menilai, usulan pembentukan SKK Migas menjadi BUMN khusus adalah bentuk keraguan dan ketergesaan pemerintah dalam mengambil kebijakan sektor migas."Saya khawatir, ini hanya untuk membagi-bagi kue untuk mereka yang sebelumnya tidak mendapatkan porsi kekuasaan," katanya di Jakarta, Selasa (2/6).
Jika pembentukan BUMN Migas tetap dilanjutkan akan mengancam sektor migas Tanah Air sebab bisa menjadi semacam "Pertamina tandingan", mengingat keduanya mengerjakan lapangan yang sama. "Tentu saja ini tidak efektif dan bahkan bisa menghambat ketahanan energi," katanya.Kepercayaan publik juga bisa anjlok mengingat maraknya kasus korupsi yang menerpa SKK Migas dalam beberapa waktu terakhir. Sebut saja kasus yang menjadikan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini serta kasus impor kondensat migas yang saat ini sedang diusut penegak hukum.
Sementara Direktur Ekskutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean berpendapat bahwa pembentukan BUMN khusus migas akan membuat dualisme dalam kegiatan migas yakni hulu dan hilir.Padahal untuk mencapai ketahanan energi, arah kebijakan dari hulu ke hilir harus terintegrasi dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain.Pertamina tidak akan membesar dengan keberadaan BUMN khusus. Bahkan sebaliknya, akan membuat Pertamina menjadi terhambat dan dikerdilkan. "Karena akan terjadi tumpang tindih tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara keduanya," kata Ferdinand. (*/aci)sumber:antara
Editor : Eriandi, S.Sos
