PADANG - Calon Gubernur Sumbar incumbent, Irwan Prayitno (IP) datang ke Bawaslu untuk mengklarifikasi laporan warga tentang dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 2 dan 4 UU Pilkada yang dilakukannya, Rabu (12/8) sekitar pukul 14.45 WIB.Dia diundang Bawaslu untuk menjelaskan peristiwa pelantikan salah seorang pejabat di Pemprov Sumbar yang menurut pelapor Roni Putra diduga melanggar UU Pilkada.
Pantauan Singgalang, sesampai di Bawaslu IP tidak langsung masuk ruang sidang untuk klarifikasi laporan yang dimasukkan Roni Putra dan Forkas Senin 10 Agustus itu. Tapi dia terlebih dahulu ke ruang Divisi Penanganan Perkara Bawaslu, Aermadepa. Di ruang itu pertemuannya tertutup. Hanya petugas Bawaslu yang boleh keluar masuk menghidangkan minuman.Berselang beberapa menit di ruang Aermadepa, pemeriksaan IP dilanjutkan di ruang sidang Bawaslu. Selanjutnya pemeriksaan berlangsung tertutup sekitar 30 menit.
IP kepada wartawan mengatakan, laporan warga ke Bawaslu tidak lebih dari upaya penzalimannya sebagai calon gubernur. “Ini adalah upaya-upaya politik penzaliman,” kata Gubernur Sumbar yang akan berakhir 15 Agustus nanti.IP membantah telah mengganti pejabat di masa enam bulan sebelum berakhir jabatannya. Dia mengklaim pengangkatan pejabat yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Panzaliman itu diyakininya karena calon wakilnya Nasrul Abit juga dilaporkan dengan laporan yang sama.IP juga mengatakan ada pejabat Pemprov yang telah membocorkan atau memberikan SK pengangkatan pejabat kepada pelapor. Namun dia tidak mau menyebutkan namanya. Dengan demikian pejabat eselon II yang telah memberikan SK tersebut berbuat tidak netral atau berpihak kepada sekelompok orang dalam berpolitik. “Apa sanksinya biar pejabat gubernur nanti yang akan memberikan karena sebentar lagi masa jabatan saya akan habis,” ujarnya. (defil)
Editor : Eriandi
