PADANG – Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang mengklaim pengawasan penerapan protokoler kesehatan (prokes) di sekolah-sekolah selalu dilakukan. Para pengawas dan penyuluh telah ditugasi untuk melakukan pengawasan agar manajemen sekolah disiplin menerapkan prokes.
“Setiap hari para pengawas dan penyuluh selalu turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab mereka,” ujar Kabid PAUNDI Dinas Pendidikan Kota Padang, A.H Azmi saat dialog Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan Harian Singgalang bekerja sama dengan BNPB, Selasa (16/3) via zoom.
Menurutnya, Kota Padang memiliki 8 pengawas untuk taman kanak-kanak (TK), 31 pengawas untuk sekolah dasar (SD) dan 7 pengawas sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan penyuluh ada 11 orang yang bertugas mengawasi sekolah non formal seperti taman dan sebagainya.
Sementara di Kota Padang ada sebanyak 523 PAUD, 338 SD negeri, 71 SD swasta, 43 SMP negeri, 55 SMP swasta. “Total siswa ada sekitar 150 ribu orang,” ujarnya.
Sejauh ini menurut Azmi, berdasarkan evaluasi setelah 2 bulan penerapan kembali belajar tatap muka di sekolah-sekolah, Dinas Pendidikan Kota Padang menilai pelaksanaannya baik-baik saja. Sekolah-sekolah menerapkan prokes dengan baik.
“Jika memang ada laporan tentang ada sekolah yang tak disiplin, itu hanya sebagian kecil saja,” ujarnya.
Namun, Azmi mengatakan akan menindaklanjuti dengan serius laporan-laporan tersebut. Sekolah-sekolah akan dipertegas kembali untuk meningkatkan disiplin penerapan prokes lagi.
“Kami akan pastikan penerapan prokes semakin diperketat lagi,” ujarnya.
Dia mengatakan, sejak awal dinas pendidikan telah berusaha agar sekolah-sekolah menerapkan prokes dengan disiplin. Bahkan sudah ada pula aturan tentang sanksi bagi sekolah, guru bahkan murid yang tidak menerapkan prokes.
Selain itu, setiap guru dan staf kependidikan sudah diwajibkan mengikuti tes swab. Sarana dan prasarana prokes terutama pendukung penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) ditegaskan harus ada.
Menurut dia, jika ada yang tidak menyediakan itu tidak ada alasan. Karena dana BOS (bantuan operasional sekolah) telah diperbolehkan untuk mencukupi sarana prasarana pendukung 3M, misalnya seperti menyediakan sabun untuk mencuci tangan, handsanitizer dan sebagainya.
“Jika masih ada laporan kendornya Prokes berarti kami akan meningkatkan pengawasan lagi,” ujarnya. (titi)
