PADANG-Kelanjutan pembangunan asrama haji akan diupayakan lagi. DPRD Sumbar bersama Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar akan mengajak Gubernur dan anggota DPR RI asal Sumbar untuk mengembalikan dana pusat demi kelanjutan pembangunannya. Diupayakan dana kembali mengalir pada APBN Perubahan Tahun 2016 ini. Total dibutuhkan anggaran sampai Rp900 miliar. Target selesai Tahun 2018.Seperti diberitakan Singgalang beberapa waktu lalu, perihal pembangunan asrama haji ini sempat mendapatkan sorotan keras dari berbagai pihak. Penyebabnya program pembangunan itu terbengkalai. Dari dana 100 miliar untuk tahun 2015, hanya setengah terpakai. Sisanya Rp50 miliar dikembalikan ke kas negara. Sementara dana untuk tahun 2016 tak ada. Sekarang pembangunan terhenti.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano menyesali proyek pembangunan itu terbengkalai. Bahkan tak ada untuk 2016. Bisa jadi, kata dia, dana tak ada diberikan lagi karena realisasinya rendah. Ini dilihat dari anggaran yang kembali ke kas negara sampai 50 persen.Namun, terlepas dari tanda tanya realisasi pembangunan 2015, DPRD menilai solusi lanjutan tak kalah penting untuk dicari. Arkadius mengatakan akan menggandeng Gubernur dan anggota DPR-RI untuk memperjuangkan lagi dana itu dari pusat. Setidaknya bisa untuk APBN-Perubahan. Selain juga APBN Tahun 2017 dan 2018. "Kita upayakan dana bisa tahun jamak," ujar Arkadius.
Arkadius menambahkan memang yang terpenting saat ini adalah mencari solusi untuk pembangunannya. Apalagi mengingat asrama haji ini sangat diperlukan. Bukan hanya untuk penyelenggaraan haji masyarakat Sumbar saja, namun juga Jambi dan Bengkulu yang menumpang embarkasi dari Padang. Dia mengingatkan tujuan DPRD menelisik tentang pembangunan itu bukan untuk menjegal. Namun, untuk mencari solusi lanjutan agar pembangunannya benar-benar selesai."Sesuai target awal harusnya selesai tahun 2018. Ini yang kita upayakan," ujarnya.(Titi) Editor : Eriandi, S.Sos
