PADANG – Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal dalam gender development index (GDI). Data Gender Empowerment Measurment (GEM) menunjukan, masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki.
Dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal jauh dari lelaki, membuat pemerintah sangat serius dalam penyelesaikan masalah dan pemberdayaan kaum perempuan, agar tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.
Salah satu upaya yang dilakukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana (DP3AP2KB) Kota Padang mengadakan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsive gender (PPRG), dengan mengangkat isu–isu prioritas. Salah-satunya adalah, pentingnya perspektif gender dalam perencana program di lingkungan Pemko Padang.
Menurut Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang Heryanto Rustam, sistem perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan instrument Analysis Pathway (GAP) dan pernyataan anggaran gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS) sangat penting sebagai dokumen pengganggaran gender.
“Perlu adanya sistem yang mengatur perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan instrument analisis gender dengan menggunakan GAP dan pernyataan anggaran gender yang sesuai dengan dokumen penganggaran gender,” ucapnya.
Pjs Walikota Padang, Alwis menyampaikan, perlu ditempuh langkah-langkah strategis dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam pembangunan dengan menerapkan strategi pengarustamaan gender (PUG) dalam pelaksanaan pembangunan.
“Melalui pengarusutamaan gender diharapkan mampu mentransformasikan satu kondisi keadaan tidak setara antara perempuan dan laki dalam hak-haknya, dan kondisi sosial menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan strategis gender” tegasnya.
Bimbingan teknis berlangsung Rabu (7/3) dan Kamis (8/3) di Hotel Axana Padang. Pembukaan bimbingan teknis dihadiri oleh sekretaris daerah, inspektorat, sekretaris DPRD, Kepala OPD dan camat di lingkungan Pemko Padang, dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda Provinsi Sumbar, dan DP3AP2KB Kota Padang.
Ratna Susilawati selaku Asisten Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan, Sumbar tidak termasuk enam provinsi penyetaraan gender di Indonesia. “Sumbar tidak termasuk dari enam provinsi yang telah melakukan penyetaraan gender tertinggi di Indonesia”, ungkapnya.
Menurut Ratna, enam provinsi yang telah melakukan penyetaraan gender tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yokyakarta dan Kepri. (yuke)
