JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, menyarankan pemerintah terlebih dahulu duduk bersama dengan dewan untuk membahas segala aspek dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.“Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat,” ucap Herman kepada wartawan, Jumat (23/8).
Herman mengatakan, pemindahan ibu kota tak hanya memindahkan kantor pemerintahan yang ada di Jakarta ke tempat baru. Namun, menurutnya, harus diperhatikan juga bagaimana memindahkan para pegawai untuk berkantor di sana.“Memindahkan ibu kota bukan sekedar memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan? Bagaimana dengan keluarganya?” ujar Herman.
Belum lagi, lanjut Herman, pemerintah perlu memikirkan sarana dan prasarana penunjang para pegawai ini, termasuk kehidupan keluarganya.“Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan? Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya,” kata dia.
Karena itulah, dia berharap pemerintah mempunyai konsep matang dalam memindahkan ibu kota. “Itu yang benar (harus punya konsep-red) karena harus ditetapkan dengan undang-undang. Harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil membocorkan ibu kota Indonesia akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski demikian, pemerintah masih merahasiakan lokasi pasti ibu kota baru. (aci)
