Tak Berkategori  

DPR setujui Draft RUU APBN 2016

JAKARTA -Rapat Paripurna akhirnya mengesahkan dengan syarat Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 menjadi Undang Undang pada Jumat malam di Kompleks DPR/MPR, Jakarta.

“Setelah melewati pembahasan tingkat pertama dan kedua, Draft RUU APBN 2016 bisa disahkan dengan catatan 10 fraksi itu dilaksanakan pemerintah karena bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan APBN ini catatan itu adalah merupakan bagian yang utuh dan tak terpisahkan dan wajib dilaksanakan Pemerintah,” kata pimpinan sidang paripurna Taufik Kurniawan.

Terkait draft Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 26 BUMN, paripurna menyetujui untuk dilakukan kembali pembahasan di komisi terkait pada pembahasan APBNP 2016 mendatang.

 

Rincian Draft RUU APBN 2016

 

Rincian Draft RUU APBN 2016

I. Asumsi Makro

Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, Inflasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900 per dolar AS, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indonesia Crude Price) 50 dolar AS per barel, Lifting Minyak 830.000 barel per hari, lifting Gas 1,15 juta barel setara minyak. Asumsi dasar Mempertimbangkan aspek perekonomian terkini.

II. Target Pembangunan

Kemiskinan 9-10 persen, rasio gini 0,39, Indeks pembangunan manusia 70,1, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5 persen.

III. Postur Anggaran

  1. Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun terbagi dari:
  2. Penerimaan perpajakan¿ Rp1.546,7 triliun, terdiri dari; Pendapatan pajak dalam negeri Rp1.506,5 triliun, Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp40,1 triliun
  3. Penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, terdiri dari; Penerimaan SDA Rp124,8 triliun, Pendapatan Laba BUMN Rp34,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Rp79,4 triliun, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp35,3 triliun.
  4. Penerimaan hibah Rp 2 triliun.
  5. Belanja Negara Rp 2.095,7 triliun
  6. Belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun, teridiri dari; Belanja KL Rp784,1 triliun, Belanja Non KL Rp541,4 triliun (subsidi energi Rp102,1 triliun).
  7. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp770,2 triliun.
  8. Pembiayaan anggaran Rp273,2 triliun (2,15 persen). (*/lek)

Sumber:antara