[caption id="attachment_44071" align="alignnone" width="763"]
Ilustrasi. (*)[/caption]BUKITTINGGI - Kekhawatiran masyarakat akan bertambah dan berkembangnya jumlah warga yang terpapar kehidupan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Ranah Minang khususnya Bukittinggi membuat cemas kalangan DPRD Bukittinggi.
Upaya pencegahan mulai dicarikan jalannya. Salah satunya, dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT.Ketua Komisi I DPRD Kota Bukittinggi, M. Nur Idris mengaku ngeri ketika mengetahui fakta, semakin banyaknya mereka yang terjangkit LGBT. Apalagi sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan kaum adat melalui LKAAM Bukittinggi sudah mengirimkan surat kepada Pemko dan DPRD untuk segera menyusun aturan hukum yang mengatur pelarangan perilaku LGBT.
M. Nur Idris sudah membicarakan persoalan LGBT ini ditingkat Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan serta beberapa anggota fraksi. Intinya, DPRD Bukittinggi setuju agar dibentuk Perda Anti LGBT."Dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah (ABS-SBK) yang dipegang masyarakat Minangkabau serta memperhatikan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, maka sudah sepantutnya Perda anti LGBT dilahirkan" ujar M. Nur Idris ketika melakukan Kunjungan Kerja konsultasi bersama anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos RI di Jakarta, Jumat (31/1).Dalam pertemuan di Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial itu rombongan Komisi I DPRD Kota Bukittinggi di terima oleh Kabiro Humas Kemensos Akifah Elansary dan Kabag Hubungan Antar Lembaga Kemensos Dian Setiawan. Sementara rombongan Komisi I DPRD Bukittinggi diiimpin langsung oleh Ketua DPRD Beni Yusrial (Gerindra) serta anggota Komisi I yakni; Syaiful Efendi (PKS), Dedi Fatria(PPP), Hj. Nursyida (PD), Jusra Adek (Golkar), Asri Bakar (Gerindra) dan Farale Sijabat (PDIP) serta staf DPRD Bukittinggi Ramon Arisa Putra dan Nandi. (gindo)
Editor : Eriandi, S.Sos
