[caption id="attachment_43739" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar meminta Pemprov meningkatkan perhatian untuk sektor pendidikan. Apalagi saat ini tanggung jawab dan wewenang pendidikan SMA/SMK sudah berada di tangan Pemprov. Poin-poin yang harus diperhatikan yakni kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana, terutama memperjuangkan upah yang layak untuk guru honorer.
DPRD menilai saat ini Pemprov melalui Dinas Pendidikan Sumbar belum optimal bekerja. Apalagi berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017, Dinas Pendidikan menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki sisa anggaran berlebih (Silpa) terbesar. Dana yang berlebih itu pertanda program tahunan Dinas Pendidikan belum maksimal dikerjakan.Anggota DPRD Sumbar, Saidal Masfiyudin mengatakan hampir seluruh sekolah tingkat SMA di Sumbar butuh dana pembangunan fisik untuk penambahan lokal, Selain juga untuk sarana dan prasarana belajar yang masih kurang. Dari peninjauan anggota DPRD di lapangan terbukti bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan prasarana.
"Secara umum banyak sarana ruang belajar SMA/SMK di Sumbar yang tidak layak pakai seperti kursi, meja, lemari, komputer dan juga alat belajar mengajar lainnya," ujarnya.Hal ini menjadi sangat miris, apalagi dana bersisa (silpa) Dinas Pendidikan Sumbar setiap tahunnya sangat besar. Bahkan mencapai puluhan miliar. Ini terbukti pada pertanggungjawaban APBD Sumbar 2017 sebanyak Rp531 miliar .
"Salah satu dengan kelebihan anggaran yang cukup besar adalah Dinas Pendidikan. Ini sangat miris, padahal banyak sekolah yang membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana,” ujarnya.DPRD, kata dia, berharap dalam anggaran tahun 2019 Dinas Pendidikan bisa meningkatkan kinerja. Dinas Pendidikan, kata dia, harus memperbanyak program yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan. Dinas itu diminta untuk mengurangi kegiatan yang hanya sejenis pelatihan dan workshop saja.
Saidal juga menambahkan tentang pentingnya Dinas Pendidikan untuk memperjuangkan nasib guru honorer. Untuk rencana APBD Tahun 2019, pada draf kebijakan umum anggaran-penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) Pemprov mengusulkan dana untuk peningkatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai negeri senilai Rp244 miliar."Ini tak bisa kami setujui. Apalagi pegawai negeri itu sudah dapat gaji yang layak. Untuk guru yang berstatus pegawai negeri pun sudah ada sertifikasi. Seharusnya sekarang yang diperhatikan adalah upah untuk guru honorer," tegasnya.Dia mengatakan Dinas Pendidikan seharusnya mengusulkan pada KUA-PPAS berupa kenaikan upah untuk guru honorer. Sehingga TPP untuk pegawai negeri tak perlu sebanyak Rp244 miliar.Saidal mengatakan pemerintah seharusnya memperhatikan nasib guru honorer. Apalagi kenyataannya saat ini Sumbar masih membutuhkan guru honorer karena jumlah guru pegawai negeri belum mencukupi kebutuhan.
Dia memaparkan guru honorer di Sumbar hingga saat ini mendapatkan upah/gaji yang sangat belum layak. Jumlahnya sangat jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Sumbar. UMR Sumbar Rp1,6 juta, sementara gaji honorer hanya berkisar Rp700 ribu hingga Rp1 juta. Bahkan masih banyak pula yang dibayar di bawah Rp700 ribu. Upah itu, kata dia, sangat sedikit. Jika dihitung-hitung, sebulan mendapatkan Rp700 ribu, maka seminggu mereka dibayar Rp175 ribu. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
