[caption id="attachment_12049" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar menyoroti besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBD tahun 2017. Besarnya mencapai setengah triliun lebih, yakni Rp531 miliar. DPRD menilai besarnya dana sisa pada APBD ini sebagai bukti organisasi perangkat daerah (OPD) selingkungan Pemprov Sumbar belum maksimal dalam bekerja.
Anggota DPRD Sumbar dari fraksi PKB, Burhanudin Pasaribu mengatakan jumlah Silpa itu sudah melebihi dari aturan dari pemerintah pusat."Sesuai aturannya, Silpa tak boleh lebih dari enam persen. Tapi dengan jumlah Silpa Sumbar sebesar Rp531 triliun ini presentasenya lebih dari enam persen," ujar Burhanudin saat rapat paripuna terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 di DPRD Sumbar, Jumat (25/5).
Dia mengatakan besarnya silpa ini bisa dinilai sebagai bukti bahwa OPD-OPD belum maksimal dalam bekerja. Sehingga dana yang telah dianggarkan untuk program-program tahunan malah bersisa sangat banyak.Burhanudin menilai keadaan ini sangat miris. Menurut dia, kenyataannya kas Sumbar sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Salah satunya Riau. Namun ternyata malah silpa terlalu besar.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan DPRD Sumbar meminta Pemprov untuk memperkecil silpa pada setiap tahun anggaran. Hal ini berkaitan dengan masih tingginya silpa yang tercantum pada pertanggungjawaban APBD Tahun 2017.Pada pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 tercatat anggaran belanja daerah terealisasi hanya 90 persen. Sisanya bersisa/silpa, yakni dari total anggaran Rp6,35 triliun namun hanya terealisasi sebesar Rp5,7 triliun. Ada dana bersisa sebanyak Rp596 miliar.Dari dana senilai Rp596 miliar ini, terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp318,4 miliar dan belanja langsung senilai Rp278,3 miliar. Jika dikurangi kekurangan realisasi pendapatan daerah senilai Rp65,6 miliar. Maka Silpa Sumbar secara resmi pada Tahun 2017 senilai Rp531 miliar. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
