[caption id="attachment_12049" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - Tidak adanya insentif walinagari mengundang rasa prihatin anggota DPRD Provinsi Sumbar. Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sumbar akan memperjuangkannya ke pusat melalui pemprov. Wakil Ketua Komisi I, Sabrana mengatakan, Sudah seharusnya wali nagari punya insentif.
"Wilayah kerja walinagari itu luas, kerja berat resiko tinggi, jadi sudah sepatutnya dapat insentif," kata Sabrana ketika kunjungan kerja ke Kecamatan Kamang Magek, Agam, Selasa (21/2).Dalam kunjungan tersebut juga hadir anggota komisi I lainnya, Aristo Munandar, Asrul Tanjung, dan
Rahayu Purwanti. Sementara dari pemprov hadir Mukhlis.Meski untuk berurusan ke pusat kabupaten, walinagari ada anggaran perjalanan dinas, namun menurutnya itu tidak cukup. Honor bulanan mereka ada tapi tidak besar.
Selain masalah insentif walinagari, Komisi I ke Agam juga meninjau realisasi dana desa. Serapan dana desa di Agam cukup tinggi."2016 mencapai 95 persen," katanya. Dia mengharapkan di 2017 juga begitu, bahkan kalau perlu bisa lebih maksimal.Sayangnya di Agam sangat minim tenaga pendamping teknis. Sehingga realisasi agak lamban. Agam daerahnya luas, jumlah nagarinya banyak, tapi tenaga teknis sedikit, sehingga satu pendamping menghandel banyak nagari, kinerjanya tidak maksimal. (defil)
Editor : Eriandi, S.Sos
