[caption id="attachment_12049" align="alignnone" width="650"]
Gedung DPRD Sumbar (net)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar menilai Pemprov belum maksimal dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan harus dilakukan terutama dari sektor di luar penerimaan sektor pajak kendaraan.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar menemukan data bahwa selama ini PAD Sumbar hanya mengandalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sementara PAD dari sektor lain, salah satunya dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, masih belum maksimal.Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan berdasarkan data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017, memang benar realisasi PAD melebihi target, yakni 103,4 persen. Namun DPRD menilai walaupun realisasi itu melebihi 100 persen namun kenyataannya penggalian potensi PAD masih belum maksimal.
"Kita masih mengandalkan pajak kendaraan. Itu pun kami menilai target yang ditetapkan untuk pajak kendraan itu masih terlalu rendah," ujar Hendra, Senin (28/5).Pada APBD 2017, PAD ditargetkan sebesar Rp2,06 triliun. Realisasinya Rp2,13 triliun. Sebagian besar target ini dipenuhi oleh pajak kendaraan. PAD dari penerimaan sektor PKB dan BBNK realisasinya mencapai 105 persen dan 108 persen.Namun tingginya realisasi penerimaan dari PKB dan BBNKB ini belum dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan. Menurut Hendra, Tim Banggar DPRD mencermati bahwa realisasinya dalam lima tahun terakhir selalu di atas target. Maka capaian realisasi itu bisa saja disebabkan oleh rendahnya target yang ditetapkan pada setiap tahun. (titi)
Editor : Eriandi
