Tak Berkategori  

DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ Gubernur

PADANG – DPRD Sumbar menyerahkan rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2014 dan akhir masa jabatan periode 2010-2015. Beberapa poin penting rekomendasi diantaranya banyak program yang perlu ditinjau ulang untuk tetap dilanjutkan. Selain juga beberapa BUMD yang harus dievaluasi, peningkatan anggaran dan program pendidikan, pengembangan UMKM dan penyelesaian infrastruktur yang belum selesai.

Dalam rekomendasi itu, DPRD menilai program pensejahteraan petani dan nelayan belum mampu memberikan kontribusi  untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Terutama petani dan nelayan. Ini dikarenakan tak ada evaluasi dan pendampingan untuk kelompok nelayan/petani yang mendapatkan bantuan.

“Program itu harus dievaluasi menyeluruh. Apakah bermanfaat atau tidak untuk masyarakat. Jika tidak perlu ditinjau ulang untuk dilaksanakan di tahun-tahun mendatang,” ujar Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD, Raflis membacakan rekomendasi itu di Rapat Paripurna Istimewa bersama Gubernur, Irwan Prayitno, Selasa (12/5).

Evaluasi juga perlu dilakukan untuk program pengembangan UMKM. Selama ini dinilai peran pemerintah belum maksimal untuk memfasilitasi UMKM dengan pihak perbankan  untuk mendapatkan fasilitas pemodalan usaha.

“UMKM dan pensejahteraan petani dan nelayan dinilai sebagai upaya utama untuk memakmurkan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar.  Sehingga perlu dipastikan optimal,” sebut Raflis.

Selain itu, DPRD menilai ada beberapa BUMD yang kontribusinya sangat tak sebanding dengan penyertaan modal yang telah diberikan dari APBD. Yakni Grafika, Dinamika, PT. ATS, PT. Balairung, Citrajaya Sumbar dan PT. Pembangunan Sumbar. Untuk memperbaiki keadaan itu DPRD merekomendasikan pelaksanaan audit indipenden menyeluruh terhadap seluruh BUMD itu.

Secara umum DPRD menilai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah yang dilaksanakan Gubernur selama masa jabatan Tahun 2010-2015 terjadi fluktuatif dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Sebagian berhasil diwujudkan dan sebagian lagi belum dapat diwujudkan.

Misalnya untuk bidang ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Pada dua tahun pertama, 2010 dan 2011  target yang ditetapkan dapat diwujudkan . Namun dua tahun terakhir, 2013 dan 2014 target tak tercapai.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menegaskan tak ada kepentingan politik di balik rekomendasi. Semua hal yang direkomendasikan DPRD kepada Gubernur bertujuan untuk kebaikan Sumbar ke depan.

“Kita berharap apa yang kurang bisa diperbaiki dan apa yang sudah baik bisa lebih ditingkatkan lagi,” ujar Hendra. (401)