PADANG – Dana Rp9 miliar dari APBD provinsi 2016 untuk Limapuluh Kota belum digunakan dan terancam kembali ke kas daerah. Anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan (Dapil) Limapuluh Kota-Payakumbuh menyesali hal ini. Dana tersebut, menurut mereka, harusnya direalisasikan demi membantu pembangunan di sana.
“Dana itu kami perjuangkan untuk masyarakat asal dapil kami. Seharusnya jangan malah pemerintahnya lalai dan membuat anggaran itu tak terpakai,” ujar anggota DPRD Sumbar Dapil Limapuluh Kota, Yulfitini Djasiran, Jumat (4/11).
Dia menjelaskan DPRD Sumbar sudah mendapatkan laporan tentang dana senilai Rp9 miliar yang sama sekali belum dipakai itu. Dana sudah dianggarkan dan tinggal dipakai saja. Terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Bukan hanya itu saja, kata dia, pada APBD-Perubahan Tahun 2015 anggaran juga diberikan untuk Limapuluh Kota senilai Rp7,3 miliar. Namun anggaran bermasalah sehingga tak bisa digunakan. Masalahnya juga sama karena adanya permasalahan di jajaran pemerintahan.
Kami mendapatkan laporan permasalahan bermula karena terjadi perselisihan antara Pj. Bupati Limapuluh Kota saat ini, Hendri Thomas dengan Kepala Dinas PU setempat terkait pelaksanaan beberapa kegiatan. Perselisihan ini menyebabkan Pj. Bupati tak bersedia membayar tagihan para kontraktor yang melaksanakan pekerjaan dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi.
“Sementara untuk BKK tahun 2016, kami dapat informasi anggaran tak jalan karena sekretaris daerah dan DPKD Kabupaten Limapuluh Kota tak kunjung menandatangani DPA (Daftar Penggunaan Anggaran),” ungkap Yulfitni.
“Jika sampai akhir tahun, bantuan yang Rp9 miliar tadi tak juga dilaksanakan itu akan jadi silpa. Dilain sisi masyarakat pastinya sangat berharap dibantu dalam pengembangan infrastruktur,” ungkapnya. (titi)
