Ekonomi Sumbar Semakin Terpuruk

Oleh: Werry Darta TaifurBadan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kinerja ekonomi nasional dan daerah  pada triwulan II/ 2020 pada Rabu (5/8/2020).  Pengumuman ini sudah sangat ditunggu oleh banyak pihak karena akan mendapat informasi resmi dan valid dari instansi pemerintah tentang dampak ekonomi covid 19 pada triwulan II/2020 (April-Juni 2020). Informasi yang paling ditunggu tersebut adalah perbandingan perkembangan ekonomi nasional dan daerah pada triwulan I/ 2020 (Januari-Maret 2020) dengan triwulan II/2020 (April-Juni 2020).

Berbagai prediksi perkembangan ekonomi Indonesia selama triwulan II/2020 dengan beberapa skenario baik oleh Lembaga pemerintah maupun lembaga independen telah dipublikasi di berbagai media. Namun prediksi perkembangan ekonomi daerah masih sangat terbatas dipublikasi. Kalaupun ada,  hasil prediksi ekonomi daerah yang dikemukakan hanya digunakan untuk kalangan terbatas. Oleh sebab itu pengumuman BPS  tentang perkembangan ekonomi daerah secara serentak pada minggu ini sangat  ditunggu oleh banyak pihak, terutama bagi pemangku kepentingan daerah.Selanjutnya perkembangan ekonomi triwulan II/ 2020 sangat ditunggu karena selama triwulan inilah diberlakukan berbagai kebijakan percepatan penanggulangan penyebaran covid 19, seperti bekerja dari rumah, pelaksanaan belajar dan mengajar melalui online, penutupan tempat wisata, penutupan bandara secara selektif  dan puncaknya diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai minggu pertama bulan Juni  2020. Pada periode ini pulahlah dalam sejarah perjalanan Islam, di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya melaksanakan ibadah puasa dan shalat hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1441 H di  rumah masing-masing. Lebih dari itu, pada bulan Mei 2020 para perantau yang biasanya mudik atau pulang kampung membawa uang tidak dapat melaksanakan lebaran di kampung halaman masing-masing seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua kebijakan percepatan penanganan penyebaran covid 19  yang membatasi pergerakan manusia pada periode April-Juni 2020 sudah dipastikan berdampak terhadap sektor ekonomi  baik secara nasional maupun daerah. 

Sama dengan  daerah lainnya di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat telah diperkirakan mengalami kontraksi (penurunan) selama triwulan II/2020. Tetapi pengumuman BPS memperlihatkan bahwa kontraksi ekonomi Sumatera Barat jauh meleset lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Secara umum ekonomi Sumatera Barat mengalami kontraksi sebesar  -4,91 %   berdasarkan perhitungan tahun ke tahun dan angka ini menjadi -5,50  % kalau dihitung dari triwulan I ke triwulan II. Artinya ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II/ 2020  lebih terpuruk dari triwulan I/ 2020.  Jika dibandingkan dengan angka nasional, kontraksi ekonomi Sumatera Barat berbeda dari nasional. Pada triwulan I/ 2020 kontraksi ekonomi Sumatera Barat baik dihitung berdasarkan tahun ke tahun maupun berdasarkan hitungan triwulan ke triwulan lebih kecil dibandingkan nasional. Tetapi pada triwulan II/2020 ini, kontraksi ekonomi Sumatera Barat berdasarkan hitungan tahun ke tahun sebesar -4,91 %  lebih rendah dari nasional yang mencapai -5,32%. Tetapi sebaliknya berdasarkan perhitungan triwulan ke triwulan, kontraksi ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II/2020 lebih besar ( -5,50%)  dengan kontraksi ekonomi nasional (-4,19 %). Secara kasar angka ini memberi petunjuk bahwa  keterpurukan ekonomi  Sumatera Barat pada triwulan II/ 2002 lebih berat dibandingkan dengan rata-rata nasional. 

Jika kontraksi ekonomi Sumatera Barat dibandingkan dengan kontraksi ekonomi  provinsi- provinsi tetangga di pulau Sumatera, sekali lagi posisi Sumatera Barat juga tidak menggembirakan. Kontraksi ekonomi Sumatera Barat berdasarkan hitungan dari tahun ke tahun pada triwulan II/ 2020 sebesar -4, 19 %  lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kontraksi ekonomi pulau Sumatera sebesar -3,1%. Selanjutnya, jika perkembangan ekonomi provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera didalami lagi, ternyata ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II/ 2020 lebih terpuruk lagi dari provinsi tetangga, seperti Provinsi Riau   (-3,22%), Provinsi Jambi (-1,72%), Provinsi Sumatera Utara (-2,37 %) dan Provinsi Bengkulu (-0.48 %).  Keterpurukan ekonomi Sumatera Barat triwulan II/ 2020 hanya lebih dari Provinsi Kepulauan Riau (-6,6%) dan Kepulauan Bangka Belitung (-4,98 %). Dari data yang dipublikasi BPS pada Rabu (5/8/2020) tersebut tidak dapat disangkal lagi bahwa ekonomi Sumatera pada triwulan II/ 2020 lebih terpuruk dibandingan dengan triwulan I/ 2020. Selanjutnya keterpurukan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II/ 2020 lebih berat lagi dibandingkan dengan nasional dan provinsi tetangga. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan, namun  tidak perlu juga berkecil hati,  karena faktor penyebab keterpurukan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II/ 2020 tidak seluruhnya dapat dikontrol oleh pemerintah daerah. Namun  sebaliknya kondisi ini harus dijadikan  titik balik bagi Sumatera Barat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan  untuk menata ulang ekonominya lebih baik.

Kedua, sektor UMKM yang bergerak di berbagai sektor harus mendapat bantuan stimulus untuk bangkit lagi baik berupa insentif maupun bantuan modal kerja yang mungkin sudah habis dikonsumsi selama pandemi covid 19. Pembenahan UMKM ini tidak cukup dengan memberi insentif dan stimulus modal kerja, tetapi pemerintah daerah juga ikut membeli dari hasil produksi UMKM ini dan mengembangkan transaksi digital. Hal ini menjadi penting, karena daya beli masyarakat daerah dan permintaan dari luar daerah  masih rendah. Kehadiran pemerintah daerah untuk menyelamatkan UMKM saat ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, upaya memasukan hasil produksi UMKM dalam daftar e-catalogue  menjadi penting. Ketiga, realisasi belanja pemerintah daerah (APBN dan APBD) selama triwulan lI/ 2020 turun 99,96 % dibandingkan realisasi triwulan II/ 2019.  Rata-rata realisasi APBD provinsi, kabupaten, kota di Sumatera Barat dilaporkan  masih sekitar 30 %.  Penyerapan APBD 2020 yang masih rendah ini memerlukan upaya akselerasi dari  OPD level provinsi, kabupaten dan kota  yang tidak asal dibelanjakan saja.  Prinsip memaksimal hasil dan mempunyai dampak terhadap masyarakat dari setiap rupiah APBD yang dibelanjakan harus menjadi fokus belanja daerah.

Keempat, dari data provinsi terbukti bahwa provinsi-provinsi yang telah melaksanakan proyek strategis nasional seperti jalan tol mengalami keterpurukan ekonomi yang lebih rendah dari provinsi yang tidak melaksanakan atau tidak mendapat proyek-proyek strategis nasional. Artinya proyek-proyek strategis nasional mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan daerah. Tentu hal ini juga menjadi pelajaran bagi Sumatera Barat agar proyek-proyek strategis nasional yang sudah ditangan  dituntaskan dan dicarikan jalan penyelesaian secepatnya. Dengan reposisi empat aspek yang dikemukakan ini diperkirakan perekonomian Sumatera Barat tidak akan lebih terpuruk pada triwulan III/2020 dan tidak semakin tertinggal dari provinsi tetangga. Kalau ekonomi Sumatera Barat semakin tertinggal dari provinsi tetangga, maka semakin berat dan semakin besar energi serta sumber daya yang diperlukan untuk mengejar ketertinggal tersebut. Oleh sebab itu semua pihak perlu memikirkan dan bertindak agar Sumatera Barat tidak ditinggalkan secara abadi oleh provinsi tetangga. (*)