[caption id="attachment_21906" align="alignnone" width="800"]
Gedung KPK (okezone.com)[/caption]SAWAHLUNTO - Sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan pendapatan daerah memperoleh pendampingan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti rasuah menilai empat sektor itu memiliki anggaran besar, berhubungan langsung dengan masyarakat dan rawan korupsi.
"Hakikatnya 10 sektor yang diberi pendampingan KPK, namun secara khusus pada sektor kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah dan pekerjaan umum, "kata Koordinator Wilayah III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah M. Nasution usai sosialisasi anti korupsi dan Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Hall PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (PTBA-UPO), Kamis (14/12/2017).Ia mengatakan, pendampingan KPK disektor kesehatan, transparansi melalui aplikasi berbasis sistem informasi, akreditasi layanan, izin atau legalitas, pelayanan prima dan pengelolaan dana kapitasi BPJS. Sektor pendidikan, pengawasan penyaluran dana BOS, pungutan liar, dan mekanisme pengendalian oleh dinas terhadap sekolah.
Selain itu, imbuh Koordinator Wilayah III itu, pengembangan PPDB online, transparansi pengangkatan kepala sekolah, transparansi SK kenaikan pangkat guru, perbaikan tata kelola sekolah, transparansi dana komite sekolah dan pemerataan tenaga pengajar.Di sektor pendapatan daerah sebutnya, optimalisasi pendapatan daerah, optimalisasi pungutan PBB dan pembenahan tata kelola izin reklame. Sedangkan di sektor pekerjaan umum, pengawasan pengadaan kerja konstruksi, penentuan HPS secara objektif, kick back (gratifikasi) dari kontraktor dan sanksi tagihan denda terhadap kontraktor yang menyimpang dari kontrak pekerjaan. (cong)Editor : Eriandi
