JAKARTA - Sebanyak 41 direksi dari lembaga-lembaga Dana Pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta mewarisi kebaikan dan tidak meninggalkan masalah seperti yang terjadi di PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (persero)."Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy (warisan) ini," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir dalam keterangannya terkait acara bertema tema “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem” pada Kamis (12/1/2023).
Menteri BUMN menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik harus dimulai dari orang dalam, yakni dari para direksi dan pegawai BUMN. Untuk memperkuat upaya tersebut, Kementerian BUMN telah menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti KPK dan Kejaksaan Agung."Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan," katanya.
Erick menekankan dua hal kepada para direksi yang hadir, yakni pencegahan korupsi, dan perbaikan sistem. Kedua hal itu dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik, yang terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat."Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara," tutur Menteri BUMN dilansir dari infopublik.id.Lebih lanjut Menteri Erik mengayakan, saat ini pengelolaan dana pensiun BUMN tidak bisa dilakukan seperti dulu yang cenderung tidak transparan, tidak akuntabel dan sering bocor.Acara turut dihadiri, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. Direksi yang hadir juga diingatkan untuk sadar bahwa pengelolaan dana pensiun BUMN yang akuntabel berupakan bagian dari upaya Bersama pemerintah untuk menarik kepercayaan investor. (rn/*)
Editor : Eriandi, S.Sos
