JAKARTA -Menteri BUMN, Erick Thohir mengingatkan direksi BUMN jangan gaduh sesama, tapi harus kompeten, kompak, amanah, loyal, harmonis, adaptif dan kolaboratif. Ini merupakan kunci meraih keberhasilan dan laba bagi perseroan."Nah kalau sudah begitu, tentiem, bonus pastilah, orang bekerja sudah capek," kata dia dalam webinar Ngobrol Seru "New Normal or The Great Reset: Life After Pandemic COVID-19" bersama IDN Times, Sabtu (13/6). Acara dipandu Pemred IDN Times, Uni Lubis. Selain Erick, bertindak juga sebagai narasumber, Nurhayati Subakat, bos PT Paragon Technology and Innovation, yang mengelola merek kosmetik Wardah.
Ia mendeteksi pula, ternyata selama ini, banyak direksi BUMN yang selesai di salah satu perusahaan akan menduduki jabatan yang sama di BUMN lain, tak satu dua, tapi banyak. Untuk itu, ia membuka pintu bagi milenial untuk duduk di jajaran direksi.Tak hanya milenial, tapi memberi posri 30 persen, yang semula 10 persen, untuk orang di luar BUMN." Jika 10 persen, maka yang terjadi, dari BUMN ini pindah ke BUMN lainnya berputar-putar di sana saja," kata dia
"Yang milenial itu, misalnya akan percaya untuk direksi Telkom yang beberapa hari lagi akan melaksanakan RUPS," kata Erick.Ia hanya membocorkan soal milenial itu saja, tidak siapa yang akan Dirut PT. Telkom. RUPS Telkom akan dilaksanakan pada 19 Juni 2020. Pada hari yang sama digelar pula acara serupa untuk Semen Indonesia Grup (SIG). "Saya percaya perubahan dari generasi muda. Makanya Telkom nanti salah satu direksinya usia di bawah 40 tahun," kata Erick.
Bahkan dia menyebut, "saya mau ada 15 persen (karyawan) perempuan, 5 persen dari millennial. Ini strategi bangun talenta muda. Apakah dengan magang, shortcourse, termasuk menghadirkan 30 persen CSR BUMN untuk penduduk," ujarnya.Pada sisi lain, ia menyebut, selama ini ada sejumlah BUMN yang masih minta dana APBN, dua tahun dari sekarang, hal itu sudah tidak ada lagi. "Tidak ada lagi bantuan APBN hidup dari deviden saja yang disisihkan kira-kira satu persen," katanya.
"Kita sedang mencoba atas persetujuan Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung dalam dua tahun ke depan perusahaan BUMN sudah tidak terima APBN," ujar mantan bos Inter Milan ini."Kita hidupnya dari deviden sekitar satu persen," imbuhnya.
Direksi dipangkasErick juga sudah memutuskan untuk menjadikan jumlah BUMN dari 142 menjadi 107 dan setelah ini hanya 70 unit saja. Bukan dibubarkan, tapi dimarger. Selain itu, kursi direksi di beberapa BUMN dipangkas. Lantas apakah karyawan akan dikurangi?. "Tentu saja tidak, kita malah konsen pada level menengah itu, agar mereka bisa berkembang," kata dia.Ia memberi contoh PTPN yang jajaran BOD dan BOC nya dikurangi, tidak akan berdampak buruk pada karyawan. "Yang midle dan seterusnya ke bawah kita jaga," kata diaPerbaikan pada kursi BOD dan BOC dilakukan, karena BUMN harus semakin profesional, tidak melayang-layang urus bisnis ke sana kemari, namun fokus.
Meskipun ada kebijakan tersebut, pihaknya menjamin kualitas pelayanan publik perusahaan plat merah itu tetap dilakukan secara optimal. Mengingat, perusahaan plat merah merupakan perusahaan yang menangani sektor strategis di dalam negeri. "Layanan kepada masyarakat harus tetap terjaga setiap waktu," pungkasnya.Langkah berikut adalah konsolidasi. Dalam paparannya disebutkan, ada 68 persen perusahaan pelat merah yang bisa dikonsolidasikan. Ini selaras dengan rencana mengurangi klaster BUMN dari 27 menjadi 12 klaster saja.
WardahPada sesi yang sama, Nurhayati Subakat menyebut, ternyata di saat corona ini penjualan kosmetiknya ada yang naik 5 kali lipat di sejumlah provinsi akibat penjualan online. Ini membuktikan, kerja di rumah, tetap produktif.
Ia bangga akan hal sama bangganya dengan jumlah karyawan perempuannya yang 80 persen dan dari total sekitar 80 persen pula milenial. Ini jelas lebih unggul ketimbang BUMN. Karyawannya itu melakukan edukasi ke tengah masyarakat bagaimana hidup di era new normal.Ia menyebutkan, perusahannya Paragon Technology and Innovation, sudah banyak diincar oleh pemodal luar negeri, namun Nurhayati, bertekad untuk menjadi raja di negeri sendiri. "Tidak akan dijual Pak Menteri," katanya.
