[caption id="attachment_53859" align="alignnone" width="650"]
Wakil Gubernur Nasrul Abit (ist)[/caption]PADANG - Meski sudah dijamin pemerintah daerah, pemalakan dan premanisme di objek wisata masih ditemukan pada lebaran 2018. Untuk itu, Pemprov Sumbar akan mengevaluasi langkah-langkah untuk menekan tindakan demikian.
"Benar, kita masih dapatkan informasi insiden, pengunjung kena pakuak dan premanisme di objek wisata, ini harus tetap kita tekan ke depan. Karena ini yang paling cepat menghancurkan dunia pariwisata kita," sebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, usai memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 di Sumbar, Senin (25/6).Ke depan, Pemprov Sumbar juga akan mengundang kepala daerah selaku pengambil kebijakan untuk evaluasi objek wisata. Dengan itu, pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan pada objek wisata mereka masing-masing. Selain itu Dinas Pol PP dan Damkar Sumbar telah memberikan laporan adanya preman yang meminta pungutan liar. Untuk itu pada rapat berikutnya akan dilibatkan kepala daerah kabupaten/kota dan dinas pariwisata masing-masing daerah supaya pelayanan kepariwisataan dapat semakin baik.
Terkait kemacetan yang terjadi di sekitar Stasiun Duku, Wagub menyebutkan dalam waktu dekat kembali akan dilakukan rapat bersama pihak Perkeretaapian, Dirlantas, Balai Jalan, dan Dinas Perhubungan untuk mencarikan solusi kemacetan yang terjadi."Untuk kawasan Pasar Koto Baru, tahun 2019 akan dianggarkan Rp10 miliar untuk memindahkan parkir dan pasar ke belakang agar di lokasi tersebut tidak lagi macet. Sementara untuk Pasar Padang Lua dan Pasar Baru, bakal dilakukan pertemuan dengan kepala daerah masing-masing guna mencari solusi persoalan kemacetan yang terjadi, khususnya saat hari pasar masyarakat setempat," pungkasnya. (yose) Editor : Eriandi
