[caption id="attachment_13866" align="alignnone" width="700"]
Presiden Jokowi (net)[/caption]JAKARTA - Labor Institute Indonesia (LII) mencatat 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah, tidak memberikan sumbangan yang proporsional untuk gerakan buruh.
"Dalam rangka Hari Buruh Nasional pada 1 Mei mendatang, Labor Institute Indonesia menyarankan serikat buruh memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif terhadap beberapa kebijakan perekonomian Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan 12 paket kebijakan," kata Analis Politik dan HAM LII, Andy William Sinaga dalam siaran persnya.Menurutnya, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah terkesan hanya kebijakan populis tanpa proses monitoring dan evaluasi yang jelas, sehingga kurang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga yang bersinggungan dengan paket yang telah dikeluarkan.
"Kemenko Perekonomian sebagai 'leading sector' belum dapat berperan maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kami mengimbau agar presiden tidak perlu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi lagi. Sudah seharusnya Presiden Jokowi melakukan evaluasi atas paket kebijakan yang telah dikeluarkan," ucap Andy.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan deregulasi XII tentang kemudahan memulai usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).(aci)sumber:antara
Editor : Eriandi
