[caption id="attachment_6271" align="alignnone" width="540"]
Fahri Hamzah (fahrihamzah.com)[/caption]JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyindir keputusan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin yang menolak menyerahkan telefon genggam (handphone) berisi rekaman asli kepada pihak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Fahri menduga, bukan Maroef yang merekam percakapannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid. Pasalnya, suara yang dihasilkan seolah-olah jarak antara semua yang terlibat dalam percakapan sama."Rekaman itu bukan dilakukan di tempat ini (Pacific Place-red), tapi di tempat lain (dari ruangan berbeda). Kita bangsa Indonesia sudah ditipu. Dan, dokumennya enggak berani diberikan," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun kehilangan kepercayaannya dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tak menghormati DPR, dalam hal ini MKD yang sedang membutuhkan alat bukti asli."Ya kenapa enggak ngasih? Dia (Kejagung) harusnya hormati DPR. Motifnya Kejagung ikut-ikutan itu apa? Harus dicek," ujarnya.
Sebelum dewan etik di parlemen dapat alat bukti yang sah, lanjutnya, maka laporan Menteri ESDM Sudirman Said tak bisa diproses lebih jauh."Di MKD alat buktinya sudah tidak sah, enggak bisa diteruskan. Bangsa Indonesia harus tahu, bedah ini semuanya," tutupnya.(aci)
