[caption id="attachment_47027" align="alignnone" width="650"]
Presedium dan aktivis FPS bersama pembina dan nara sumber (ist)[/caption]PADANG - Forum Pemuda Sumbar (FPS) mendesak pemerintah serius menyiapkan kompensasi bagi daerah-daerah basis Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Kompensasi tersebut tentunya dalam bentuk program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing. Daerah itu antara lain, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Solok Selatan, Bukittinggi dan lainnya.Demikian antara lain rekomendasi Rapat Koordinasi (Rakor) FPS di Hotel Pangeran Beach Padang, Sabtu (24/12). "Saat ini kompensasi pembangunan atas perjuang PDRI baru sebatas pembangunan tugu. Seyogyanya juga diwujudkan dengan program pembangunan seperti infrastruktur sesuai kebutuhan daerah," ujar Presedium FPS, Hanky Mustaf Sabarta.
Program pembangunan itu katanya, bisa dibiayai melalui anggaran khusus yang berasal dari APBN. "Kami siap mengawal hal ini, agar direalisasikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat," lanjutnya.Bahkan FPS siap membentuk laskar PDRI sebagai wadah untuk terus mendesak hal itu, dan terus menggemakan semangat Bela Negara, tidak hanya di Sumbar tetapi seantero nusantara.
Selain itu, dalam Rakor tersebut FPS juga menyoroti sejumlah isu daerah, diantaranya menuntut perhatian pemerintah daerah terhadap aktivitas dan organisasi kepemudaan."Di sejumlah daerah kita akui hal itu cukup baik, tetapi masih banyak yang sekadar saja. Bahkan minim sama sekali, termasuk dari pemerintah provinsi. Preseden, dua tahun berjalan KNPI periode sekarang, tak ada anggaran hibah melalui APBD," lanjut Presedium FPS lainnya, Nurkhalis B.
Pihaknya juga prihatin dengan sejumlah kepada daerah yang sibuk pencitraan termasuk melalui media massa, sementara masyarakatnya menghadapi persoalan yang cukup kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya yang menuntut kehadiran pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.Terkait kehadiran Minang Mart, FPS menyatakan menolaknya sepanjang tidak mengakomodir akses bagi pedagang kaki lima, baik untuk lokasi berusaha maupun akses untuk memasok produk usaha kecil. "Sepanjang hal itu tidak diakomodir kami menyatakan menolak kehadiran Minang Mart," tambah Yanto Basri, Wisran Jamil dan Tris Mahyudin yang juga Presidium FPS.Mereka mengingatkan, forum pemuda akan tetap mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan baik di tingkat Sumbar maupun kabupaten/kota, agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk peningkatan kesejahtaraan masyarakat.Rakor ini juga dirangkaikan dengan Diskusi Bela Negara yang menghadirkan narasumber mantan Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue dan Akademisi IAIN Imam Bonjol Padang Welhendri Azwar. (rahmat)
Editor : Eriandi
