[caption id="attachment_50805" align="alignnone" width="700"]
Ilustrasi. (*)[/caption]PADANG - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Padang, menolak aktifnya kembali krematorium di kawasan Pondok. Sebelumnya keberadaan krematorium di tengah permukiman tersebut, menuai pro dan kontra dan adanya penolakan dari masyarakat.
"Kita tidak inginkan kembali adanya kisruh ataupun gejolak kembali dioperasikan krematorium di kawasan Pondok. Sebab, itu jelas melanggar PP Nomor 9 Tahun 1987," kata anggota Komisi I DPRD Padang, Wismar Pandjaitan didampingi Aprianto Peri Komisi II DPRD Padang, Minggu (19/3)Dikatakannya, dia mendapat kabar krematorium yang menjadi persoalan tersebut, akan kembali beroperasi pada Senin (20/3), dan pada hari itu juga adanya pembakaran jenazah di sana.
Setelah dikroscek, kembalinya krematorium tersebut beroperasi, diketahui pihak pengelola telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Mereka mengatakan, beroperasinya krematorium tersebut berdasarkan Perwako.Terpisah, Tuako Himpunan Bersatu Teguh (HBT), Andreas Sofianto mengatakan pihaknya mengoperasikan kembali krematorium yang ditempatkan di Rumah Duka HBT itu, telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemko Padang. Bahkan, sebelum izin dikeluarkan, pihak DPRD Padang telah memberikan rekomendasi kalau krematorium itu layak dioperasionalkan.
"Izin tersebut dikeluarkan setelah melalui prosesnya. Pemko Padang tentunya telah melakukan kajian dan penelitian tentang krematoriun kita ini," jelas Andreas.Ia mengingatkan krematorium itu adalah kebutuhan masyatakat. Andreas menegaskan tetap akan mengoperasikan krrmatorium tersebut sesuai izin yang telah dikeluarkan oleh Pemko Padang. Ia menduga persoalan ini, telah ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang tidak senang dan iri terhadap krematorium HBT ini. (deri)Editor : Eriandi
