PADANG - Jumlah kasus penyakit gagal ginjal akut di Sumatera Barat (Sumbar) terbanyak nomor dua di Indonesia. Ada 22 kasus, 12 diantaranya meninggal dunia.Melihat kondisi ini, Pemprov melalui dinas kesehatan diminta untuk bergerak cepat dan nyata. Jangan hanya menunggu interuksi dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Daswanto. Dia menilai keadaan ini sudah darurat dan harus disikapi dengan cara yang darurat pula."Jangan kita sekedar menunggu. Lakukan dengan optimal apa yang bisa kita lakukan," tegas Daswanto, Kamis (20/10).
Dia mengatakan setidaknya ada empat poin yang harus dilakukan oleh pemprov, dinas kesehatan provinsi dan dinas Kesehatan kabupaten/kota.Pertama, perlu komitmen dan tekad gerakan cepat di seluruh fasilitas kesehatan (faskes). Seluruh pasien yang memiliki indikasi mengarah pada penyakit tersebut harus segera mendapatkan pelayanan prioritas.
"Ini harus benar-benar dilakukan dari mulai tingkat faskes terendah seperti puskesmas dan klinik hingga rumah sakit tingkat II dan tingkat I," ujarnya.Kedua, harus ada gerakan edukasi dan sosialisasi secara masif ke tengah masyarakat.
"Baiknya segera bentuk tim untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke tengah masyarakat hingga ke nagari-nagari terkait apa yang harus dan tidak boleh dilakukan demi menghindari penyakit ini," ujarnya.Edukasi ini menurut Daswanto tak kalah penting dari pengobatan. Sama seperti halnya covid 19, lebih baik pencegahan daripada pengobatan.
"Ini harus segera dilakukan oleh Dinkes. Lalukan dengan stategi terbaik," ujarnya.Ketiga, perlu sosialisasi dan penertiban ke apotek-apotek untuk memastikan memang tidak ada lagi jual beli obat-obatan dalam bentuk sirup seperti yang ditegaskan dalam surat edaran kementerian kesehatan."Kita punya kemampuan untuk sosialisasi dan penertiban ini. Ikut sertakan aparat, terutama satuan polisi pamong praja," ujarnya.Menurut dia, memang saat ini banyak apotek di tengah masyarakat. Surat edaran sudah disebarluaskan, namun akan lebih baik jika tetap dilakukan sosialisasi dan penertiban langsung ke lapangan.
Keempat, Komisi V, lanjut Daswanto meminta Dinas Kesehatan untuk ikut mencari tahu penyebab penyakit ini."Telusuri dan analisis juga penyebabnya. Kita bisa juga lakukan sambil menunggu hasil dari pemerintah pusat. Kita punya banyak faskes dan laboratorium kesehatan. Lakukanlah seoptimal mungkin," ujarnya.
Daswanto mengatakan, komisi V yang salah satunya mengurusi bidang kesehatan menilai kejadian penyakit ini sangat perlu dianggap serius dan membutuhkan perhatian khusus."Apalagi ini menyebabkan kematian dan terlebih lagi korbannya anak-anak," katanya.
Dia mengatakan dalam waktu dekat Komisi V akan memanggil dinas kesehatan untuk membahas perkembangan dan tindak lanjut yang dilakukan dinas tersebut. Selain juga duduk bersama untuk mencari solusi dan arah kebijakan untuk melindungi masyarakat."Kami juga akan memantau langsung ke rumah sakit-rumah sakit nantinya," katanya.(TT)
Editor : Eriandi, S.Sos
