[caption id="attachment_26452" align="alignnone" width="649"]
Zulkifli Hasan. (*)[/caption]JAKARTA - Rencana MPR RI membahas kembali program pembangunan semacam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN), mendapat tanggapan pro dan kontra. Ada yang khawatir hal itu akan mengakibatkan kewenangan Presiden RI terkikis karena pada saat GBHN diterapkan di Orde Baru, posisi presiden hanya menjadi mandataris MPR.
Namun kekhawatiran itu dibantah oleh MPR RI, melalui ketuanya Zulkifli Hasan yang menjelaskan bahwa GBHN dimaksud hanya membahas program pembangunan dan presiden bukan mandataris MPR RI. "GBHN yang sedang direncanakan itu tidak mempunyai tendensi untuk mengurangi kewenangan presiden. Kita tegaskan bahwa sistem pemerintahan ini adalah tetap presidensial," kata Zulkifli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/3).Karena itu sambung Ketua Umum PAN ini, pembahasan GBHN itu tidak ada kaitannya dengan mandatris MPR RI. Haluan negara itu hanya bagaimana pembangunan Indonesia ke depan.
"Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukannya bertanggung jawab kepada MPR," ujarnya.Menurut Zulkifli dengan GBHN tersebut presiden tetap menjalankan visi-misinya yang dijanjikan sewaktu disampaikan ketika kampanye Pilpres. Dan, itu akan dirumuskan oleh para ahlinya. (ery satria) Editor : Eriandi, S.Sos
