JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gede Pasek Suardika mengatakan pembentukan dewan pengawas atau apapun namanya sangat penting untuk menjaga dan mengawal tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar berjalan lebih baik dan mencegah adanya penyimpangan kekuasaan.
“Dewan pengawas atau apapun namanya sangat penting ada selama ditujukan untuk menjaga dan mengawal tugas-tugas KPK, agar berjalan lebih baik dan mencegah adanya penyimpangan kekuasaan, revisi tersebut menjadi penting juga untuk menajamkan tugas dan fungsi KPK,” kata mantan Anggota DPR RI Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika di Jakarta, Selasa (16/2).
Namun, tambah mantan politisi Partai Demokrat ini, kekuasaan Dewan Pengawas KPK tidak boleh masuk di ranah due process of law, cukup pengawalan di tataran etik dan penegakan norma saja.
Pria asal Bali ini meminta kepada pihak yang selama ini menolak revisi UU KPK agar berhentilah melakukan propaganda dengan menstigmakan revisi UU KPK itu adalah gerakan pro koruptor.
Gede Pasek menilai Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kebutuhan untuk menata, menajamkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dalam penegakan hukum dengan lembaga penegak hukum lainnya.
“Sebab harus jujur diakui banyak yang masih harus dipertegas pengaturan di UU KPK sehingga bisa bekerja lebih profesional,” katanya.
Gede Pasek menganggap bahwa yang penting materi revisi UU KPK adalah materi menyempurnakan semua kelemahan yang terjadi dalam praktik di KPK selama ini, dan yang terpenting penataan itu untuk menajamkan tugas dan kewenangan KPK sekaligus rambu audit bila terjadi penyimpangan.(ery satria)
