PADANG - Fraksi Gerindra DPRD Sumbar sudah mulai mengajak mengajak fraksi lain untuk ikut mendukung pengajuan hak interpelasi terkait perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. Salah satunya Fraksi Golkar. Namun, hingga hari ini, Kamis (19/12), Fraksi Gerindra belum menyerahkan surat dan dokumen pengajuan hak interpelasi ke pimpinan DPRD.Fraksi Gerindra berencana menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. Perjalanan itu dinilai sudah terlalu sering dan dinilai tidak memberikan manfaat yang efektif.
Afrizal dari Fraksi Golkar mengakui sudah ada Fraksi Gerindra mengajak ikut mendukung pengusulan hak interpelasi ini. Namun Fraksi Golkar belum memutuskan akan ikut mendukung itu atau tidak. "Kemungkinan untuk ikut mendukung tentu saja ada. Namun itu belum kami (Fraksi Golkar) putuskan. Kami masih menunggu dokumen yang disusun Fraksi Gerindra. Setelah melihat dokumen itu, baru nanti kami bicarakan bersama-sama dalam internal Fraksi Golkar. Kemudian baru diputuskan untuk mendukung hak interpelasi atau tidak," ujar Afrizal, Kamis (19/12).Afrizal mengatakan, hak interpelasi ini wajar dan sah-sah saja diajukan oleh anggota dewan atau fraksi partai manapun di DPRD Sumbar. Hak ini memang ada dan dimiliki anggota dewan.
Dia mengatakan walaupun nantinya Fraksi Gerindra sudah menyampaikan surat dan dokumen ke pimpinan DPRD Sumbar, belum pasti langsung otomatis DPRD secara lembaga akan mengajukan hak interpelasi. Masih ada proses lebih lanjut yang perlu diikuti.Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan sampai Kamis (19/12), Gerindra belum menyerahkan secara resmi surat dan dokumen pengajuan hak interpelasi ke pimpinan DPRD Sumbar. "Kami mohon diberikan waktu untuk menyusun surat dan dokumen pengusulan. Dalam beberapa hari terakhir kemarin, seluruh anggota dewan berada di luar provinsi berkenaan dengan mtugas DPRD. Kami butuh waktu untuk rapat fraksi, menyusun dan mengkaji pengusulan hak interpelasi itu dengan lebih lengkap," ujar Hidayat.Sementara Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan memang dirinya telah mendengar adanya wacana Fraksi Gerindra untuk menggunakan hak interpelasi terkait perjanan dinas gubernur ke luar negeri tersebut. Wacana sudah ada. Namun belum diproses sesuai prosedur karena surat belum diterima pimpinan DPRD. (titi)
Editor : Eriandi
