PADANG – Polemik mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) usai ketika mobil tersebut diserahkan kepada Satgas Covid-19 demi membantu penanganan Covid-19.
Disisi lain, pada saat yang bersamaan mencuat informasi terkait anggaran Rp6,8 miliar untuk revonasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar Supardi di saat masyarakat sedang kesusahan melawan pandemi covid-19.
Terkait hal ini Ketua Gema Keadilan Sumatera Barat Reido Deskumar menilai, Ketua DPRD Sumbar juga tidak memiliki rasa kemanusiaan dengan menerima pengalokasian anggaran yang terbilang lebih besar itu.
“Saat beberapa orang anggota DPRD mengomentari sense of crisis gubernur, mereka sendiri tidak memiliki sense of crisis tersebut. Mereka seperti menepuk air di dulang, yang ujunganya mengenai muka sendiri” ucap Reido.
Reido menyadari bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubenur. Namun bukan berarti anggota dewan bisa berkomentar dengan bebas dan tendensius.
“Ketika ditanya soal renovasi rumah dinas, anggota DPRD yang sebelum banyak berkomentar seperti Bapak Novrizon dari Fraksi Demokrat, kini diam seribu bahasa. Apakah benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Anggota dewan jangan sekadar sibuk mengawasi pemerintah. Perlu juga untuk mengawasi diri mereka sendiri,” tegas mantan Presiden BEM KM Universitas Andalas tersebut.
Reido menambahkan, seharusnya Pak Novrizon dan khususnya Ketua DPRD Sumbar mengikuti kebesaran hati Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Sikap mereka yang menyerahkan mobil dinas barunya pada Satgas Pengananan Covid-19 menuai pujian dari berbagai pihak.
Diantaranya Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dan Pemerhati Sosial Budaya dari Universitas Negeri Padang (UNP) Wirdanengsih.
Feri Amsari menjelaskan bahwa pilihan Gubernur Sumbar untuk menggembalikan kendaraan dinas bagi kemaslahatan publik terpapar Covid-19 merupakan pilihan bijaksana dan menarik untuk diikuti oleh kepala daerah lainnya.
Hal senada disampaikan oleh Wirdanengsih. Menurutnya langkah tersebut sudah tepat, karena mobil dinas seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat salah satunya adalah persoalan penanganan Covid-19.(yose)
