Golkar Miliki Visi Kesejahteraan Indonesia pada 2045

 JAKARTA -  Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Golkar sesungguhnya telah memiliki visi negara kesejahteraan 2045. Indonesia diyakini akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya di dunia.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, membuat kita harus melakukan restarting dan rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut,” kata Airlangga saat menyampaikan pidato kenegaraan di ulang tahun Center for Strategic and International Studies (CSIS).Hampir dua tahun, dunia dilanda pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menekan penularan Covid-19 disertai dengan langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosialekonomi dari yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam pengendalian Covid-19 ini. Apalagi saat ini muncul berbagai varian baru Covid-19 yang penularannya sangat cepat.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menahan laju persebaran Covid-19 dan dampak sosial yang diakibatkannya. Program vaksinasi nasional terus digenjot pemerintah hingga ke pelosok-pelosok daerah.Penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan. Kebijakan bantuan sosial dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju pelambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi pekerja dan dunia usaha agar tetap bergairah.

Pemerintah mengambil tindakan non-medis, yaitu memberlakukan Pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan kasus tinggi sejak 5 Juli sampai dengan 22 Juli dan diperpanjang 2 kali hingga 9 Agustus 2021. Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan intensifikasi vaksinasi secara luas, meningkat dari rata-rata 1 juta pada bulan Juli menjadi rata-rata 2,5 juta per-hari pada bulan Agustus dan September 2021, sehingga kita sudah akan dapat menyuntikkan sekitar 220 juta dosis vaksin sampai dengan September 2021.Tanda-tanda ke arah membaiknya pemulihan ekonomi sudah terlihat positif dengan pertumbuhan ekonomi pada 7,07% pada kuartal kedua ini. Diharapkan trend yang positif akan terus meningkat sehingga pemulihan ekonomi akan mempercepat kita untuk keluar dari krisis.

“Kita telah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem dalam tata kelola politik dan pemerintahan kita. Pancasila sebagai dasar negera kita, yaitu sila ke-4, menyiratkan pilihan kita tentang demokrasi tersebut. Sebagai sebuah sistem, praktek demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi pada setiap masanya. Dan kini, demokrasi di Indonesia pada era reformasi, dalam praktiknya terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kehendak rakyat dimana kedaulatan itu berada,” tambah Airlangga.Golkar selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di Indonesia. “Dengan berdemokrasi, kita dapat mengelola keragaman kehendak, keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini. Dengan begitu, demokrasi yang kita praktikkan saat ini justru harus memperkuat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tuturnya.

Konsolidasi demokrasi harus ditingkatkan kualitasnya.Tentang praktek demokrasi di Indonesia, baru-baru ini, The Economist Intellegence Unit (EUI) merilis tentang Democracy Indeks 2020. Penilaian ini dilihat dari lima indikator, yaitu proses elektoral dan pluralisme (electoral process and pluralism), fungsi pemerintahan (functioning of government), partisipasi politik (political participation), kebebasan sipil (civil liberties) dan budaya politik (political culture).

Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali bagi Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori nNegara demokrasi yang belum sempurna (flawed democracy). Dalam kategori fungsi pemerintahan (Functioning of Government), Indonesia dengan skor 7.5 menunjukan kinerja lebih baik daripada kebanyakan negara di dunia (median 5.0). Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme Indonesia menempatkan skor 7,85 yang menunjukan nilai yang baik. Demikian juga dalam hal partisipasi politik kita pada skor 6,11.Golkar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang ditunjukan dengan berbagai kebijakan dan program partai yang lebih terbuka, responsif dan demokratis. Peningkatan kualitas kader partai ini, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik dengan materi tentang kepemimpinan; geopolitik; sistem politik dan pemerintahan; kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan publik, sistem pengganggaran hingga evidence based policy; pendidikan anti korupsi serta kemampuan komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas.

Partai Golkar telah mendirikan Golkar Institute yang sebagai ikhtiaruntuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan, yaitu ekonomi, politik dan kepemimpinan. Pentingnya pendidikan politik dengan penguatan tiga pilar tersebut harus dilihat agar partai politik sebagai pilar demokrasi diharapkan dalam melahirkan SDM manusia, terutama meningkatkan efikasi atau ketertarikan masyarakat terhadap politik sebagai instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah lebih baik lagi di masa mendatang.Dengan ideologi karya kekaryaannya, Partai Golkar dalam setiap fase perjalanannya telah konsisten memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Partai Golkar telah mengawal dan mendukung proses pembangunan bangsa seperti yang dirasakan saat ini.

Sebagai partai yang memiliki kursi terbesar kedua di parlemen, Golkar juga mencoba untuk terus melakukan review terhadap berbagai regulasi yang menjadi kendala bagi terwujudnya iklim ekonomi yang sehat dan kondusif bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya UU Cipta Kerja dimana Partai Golkar menjadi bagian yang aktif dalam mengawalnya, menjadi babak baru transformasi struktural ekonomi kita untuk semakin terbukanya iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi, memberikan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMK-M), menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi baru tetap memberikan perlindungan bagi para pekerja.Untuk menghadapi Indonesia 2045 ke depan, menghadapi berbagai tantangan atau mega trend untuk mewujudkan kesejahteraan, antara lain: perubahan iklim dan menipisnya sumber daya, perkembangan demografi (dan aging), urbanisasi, inovasi teknologi (digital) dan revolusi industri 4.0; dan kesempatan dan ketimpangan (ekonomi dan akses). Mega trend ini menjadi faktor penting yang menggerakkan perubahan masyarakat, mempengaruhi banyak hal dimana pembuat kebijakan harus melakukan respon yang tepat. Manusia berinteraksi dengan mega trend ini dan saling mempengaruhi. Masyarakat dapat melihat ini sebagai kesempatan, namun tidak jarang menjadi sumber ketimpangan bagi yang tidak bisa beradaptasi.