PADANG - Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar mempertanyakan turun drastisnya target pendapatan pada Rencana APBD 2020 yang mencapai 71 persen lebih di sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah."Dalam nota keuangan RAPBD 2020 yang disampaikan Gubernur , target pendapatan di sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp27,4 miliar lebih, angka ini turun signifikan ketimbang RAPBD 2019 yang ditargetkan Rp95,3 miliar lebih," kata Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, H. Afrizal dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu (30/10) di Padang.
Afrizal menyebutkan, penurunan drastis target pendapatan di sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah itu mencapai Rp67,8 miliar atau 71, 16 persen. Ini penurunan tajam yang perlu didalami, apa faktor penyebabnya.Menurut Sekretaris Partai Golkar Sumbar ini, gubernur dalam nota keuangan RAPBD 2020 menyebutkan penurunan ini disebabkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat belum dianggarkan. Namun data yang didapatkan Fraksi Golkar, DID 2020 untuk provinsi tetangga sudah ada nominalnya seperti Riau Rp21,5 miliar lebih, Sumatera Selatan Rp30,9 miliar lebih, Bengkulu Rp21,9 miliar lebih , Jambi Rp11,1 miliar dan lainnya.
"Kenapa DID 2020 Sumbar belum dianggarkan pemerintah pusat? Atau memang Sumbar dapatnya belakangan, atau ada faktor-faktor lainnya? Padahal menurut hemat kami, Sumbar kami perkirakan dapat DID lebih dari provinsi tetangga tersebut," ujar Afrizal.Dia juga menyebutkan, dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), Golkar mengapresiasi gubernur yang telah bisa menargetkan Rp2,487 triliun atau naik 3,63 persen dari target pada RAPBD 2019 sebesar Rp2,4 triliun. Namun kenapa target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target RAPBD 2019 sebesar Rp130,7 miliar diturunkan menjadi Rp122 miliar untuk 2020."Karena ini berasal dari kontribusi atau bagian laba atas penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD, mohon pula untuk menjelaskan perkembangan BUMD dimaksud terutama perbandingan penyertaan modal dengan kontribusi yang diberikan dalam tiga tahun terakhir," jelas Afrizal. (pen)
Editor : Eriandi, S.Sos
