[caption id="attachment_7574" align="alignnone" width="650"]
Bendera NasDem (net)[/caption]PADANG - Pasca peristiwa pemecahan kaca jendela kantor sekretariat DPW NasDem Sumbar di Jalan Jhoni Anwar, Ulakkarang Utara, kemarin. Garda Pemuda Nasional Demokrat (GP NasDem) bersiaga untuk menjaga aset parpol besutan Surya Paloh itu.
Hal itu dikatakan Ketum Garda Pemuda NasDem Sumbar Hengki Purnanda, Rabu (11/4).Siaga tersebut katanya, untuk mengantisipasi jikalau ada gerakan-gerakan yang dibuat tersistematis yang memunculkan perpecahan, serta kekhawatiran terhadap pengurus parpol dan staff. Siaga ini pun tidak hanya di DPW.
Hengki mengimbau kepada pengurus DPD Garda DPD di kota dan kabupaten di Sumbar untuk tetap berjaga-jaga, serta menjaga aset NasDem."Ini merupakan aset partai dan menjadi tanggungjawab utama kami. Kita minta yang di daerah tetap siaga, tidak mustahil kejadian serupa terjadi di DPD NasDem yang tersebar di Sumbar," kata Hengki, Rabu (11/4/2018).
Menyingung adanya polemik yang terjadi terkait restruktur organisasi pengurus DPD dan DPW NasDem di Sumbar. Menurut Hengki, polemik di NasDem, sudah barang tentu itu suatu instrumen berdemokrasi, nilai itu akan tetap hidup. Sama halnya dengan parpol lainnya, ada suatu nilai. Konflik artinya demokrasi bukan berarti perpecahan."Persoalan internal hal biasa di partai, polemik itu namanya juga parpol instrumen demokrasi, dan nilai itu akan hidup," kata Hengki.GP NasDem Sumbar akan memberikan rasa aman, nyaman bagi pengurus dan staff serta menjaga aset NasDem agar tidak rusak. Memang untuk saat ini jelas Hengki, belum tahu motif atas insiden pemecahan kaca kantor. Itu katanya merupakan suatu musibah bagi NasDem Sumbar. Berharap peristiwa tempo hari tidak merambat ke kota dan kabupaten.Peristiwa kaca pecah di kantor DPW NasDem disertai dengan kekisruhan internal menjadi topik pembicaraan publik. Bahkan menurut Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem Sumbar, Zulkifli berdampak pada turunnya integritas NasDem di masyarakat sumbar.
Ia menyayangkan adanya peristiwa pelemparan, terutama restruktur pengurus DPW, DPD di kota dan kabupaten. Sebab, restruktur pengurus yang terjadi memicu perselisihan antar sesama kader dan simpatisan. Ini kemudian memberikan dampak yang mungkin saja dimanfaatkan oleh orang lain. (bambang)
Editor : Eriandi
