[caption id="attachment_5463" align="alignnone" width="649"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Jika proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Gubernur Sumbar terpilij dilantik pada bulan Juni 2016 di Jakarta. Sementara untuk bupati/walikota akan dilantik pada bulan yang sama, namun cukup di Padang saja.
"Untuk pelantikan gubernur/wakil gubernur di luar jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat ini Kementrian Dalam Negeri sedang menyusun mekanisme pelantikan. Untuk tempat ada dua pilihan, kalau tidak di istana bisa jadi di Kementrian Dalam Negeri, jadi pelantikannya tidak dalam rapat paripurna DPRD Sumbar,"ungkap Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi, Jumat (11/12).Dikatakannya, proses pelantikan itu nantinya untuk gubernur pengusulan surat keputusannya diusulkan oleh DPRD Sumbar pada Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil rapat pleno penghitungan manual KPU. Pengusulan SK diperkirakan sudah dapat dilakukan pada Maret, dengan catatan tidak ada gugatan.
Sedangkan untuk bupati/walikota SK nya akan diusulkan DPRD kabupaten/kota melalui gubernur. Kemudian gubernur mengajukan SKnya ke Kementrian Dalam Negeri. Setelah SK dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri, maka pelantikan dilakukan oleh Gubernur di Padang atas nama Mentri Dalam Negeri.(yose) Editor : Eriandi
