PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meminta kabupaten dan kota melakukan penataan dan pemekaran nagari, karena jumlah masyarakat saat ini, tidak sebanding lagi dengan pelayanan yang dapat diberikan.
“Sebelumnya ada wacana moratorium pemekaran nagari. Itu tidak benar. Saya sudah konsultasi dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Kami bisa mekarkan nagari pada 2016,” katanya dalam Focus Grup Discussion (FGD) tentang pemerintah nagari di Padang, Senin (4/4).
Menurutnya, satu nagari di Sumbar saat ini terdiri dari puluhan ribu jiwa. Pelayanan tidak mungkin bisa diberikan maksimal oleh satu nagari saja.
Apalagi, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dibutuhkan anggaran, sementara anggaran dari Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota sangat terbatas.
Solusinya, menurut dia adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat.”Untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar dan tetap dalam koridor aturan, maka diperlukan pemekaran pemerintahan nagari di Sumbar. Nagari bertambah banyak, pelayanan pada masyarakat menjadi lebih maksimal dan dana pusat bersumber dari dana desa akan lebih banyak pula,” ujarnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov Sumbar telah menyurati bupati/wali kota untuk menata pemerintah nagari.
“Kami akui, saat ini ada sejumlah masyarakat yang ngotot daerahnya dimekarkan. Kemudian ada pula yang ngotot untuk mempertahankannya. Kami bisa ikuti keduanya, yang ingin dimekarkan kita turuti, yang tidak juga kita turuti,” tambahnya.
Dia berharap, FGD yang digelar Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar dapat melahirkan kesepakatan untuk memekarkan nagari di Sumbar.
Ia membandingkan, Sumbar dengan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa dengan 880 nagari hanya mendapatkan dana desa Rp600 miliar/tahun. Sementara Aceh hanya dengan penduduk empat juta jiwa dengan desa 6.000 bisa memperoleh dana desa mencapai Rp5 triliun/tahun.(aci)
sumber:antara