PADANG – Sehari setelah menerima pegaduan dari tenaga pendamping eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Gubernur Irwan Prayitno menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo.
“Ini persoalannya urgen dan menyangkut pelaksanaan program pembangunan desa yang kini sedang butuh pendampingan dari tenaga fasilitator berpengalaman. Tapi mereka hanya dikontrak sampai Mei 2016,” kata Irwan, Selasa (10/5).
Surat bernomor 414.3/281/BPM-2016 tertanggal 9 Mei 2016 dengan perihal perpanjangan kontrak pendamping profesional eks fasilitator PNPM 2016 itu, terkait dengan surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memuat soal rekrutmen tenaga pendamping profesional 2016.
Dalam surat Kementerian ini disebutkan juga kontrak tenaga pendampingan eks PNPM diperpanjang dua bulan, April hingga Mei. Dengan demikian, praktis, proses pendampingan saat ini sedang berlangsung akan terhenti. Padahal dalam proses tersebut, masyarakat desa/nagari mesti didampingi dalam pemanfaatan dana desa.
Menurut Irwan, di Sumbar terdapat 330 tenaga fasilitator PNPM sebagai tenaga pendamping profesional, baik tenaga ahli maupun pendamping desa yang telah bertugas rata-rata 22 tahun. Mereka semua berasal dari tenaga fasilitator eks PNPM sebelumnya yang telah dilakukan seleksi oleh Dirjen PMD Kemendagri sebagai tenaga profesional pemberdayaan masyarakat
“Berdasarkan evaluasi, semua tenaga pendamping profesional eks PNPM ini berkinerja baik dan menguasai permasalahan di lapangan,” jelas Irwan.(effendi)
