[caption id="attachment_28435" align="alignnone" width="830"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - DPRD Sumbar setuju dengan rencana pemerintah pusat menghapuskan ujian nasional (UN). Namun dengan catatan pemerintah daerah harus mampu untuk memeratakan kualitas pendidikan di seluruh sekola se-Sumatera Barat.
"Kami setuju UN ditiadakan. Namun pemerintah daerah harus berusaha berusaha menyamakan standar mutu untuk seluruh sekolah," ujar anggota DPRD Sumbar Nofrizon.Hal ini, kata dia, bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. Selain juga memberikan guru yang memadai untuk tiap sekolah.
"Perhatian yang diberikan pada seluruh juga haruslah sama. Jangan sampai sekolah yang berada di perkotaan mendapat perhatian lebih, sementara yang di daerah tidak," ucapnya.Lebih lanjut Nofrizon menyebut, jika standar mutu tersebut ditetapkan dan terlaksana dengan baik, kualitas antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tak akan jauh berbeda. Alhasil siswa pun akan memiliki kompetensi pendidikan yang juga tak jauh beda.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Achiar juga berpandangan, tak apa UN ditiadakan. Apalagi selama dua tahun terakhir, UN sesungguhnya sudah tidak lagi digunakan sebagai penentu lulus. Namun hanya dilaksanakan untuk memetakan prestasi. Sementara yang menentukan kelulusan siswa adalah sekolah.Menurut dia, dikarenakan selama dua tahun terakhir UN hanya bersifat pemetaan prestasi, bukan penentu kelulusan, maka UN tak harus diselenggarakan tiap tahun."Ujian pemetaan indeks prestasi sekolah yang melibatkan siswa ini bisa dilakukan sekali dalam dua tahun.Kemudian penyelenggaraannya bisa diserahkan pada pemerintah daerah, bukan diselenggarakan pusat," ujar Achiar. (Titi)
Editor : Eriandi
