Tak Berkategori  

Haswandi Pernah Putusan Bersalah Perkara KPK Penyidik Non-Polri

Hakim Haswandi (net)
Hakim Haswandi (net)

JAKARTA – Pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyatakan putusan hakim tunggal Haswandi yang memenangkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo, dengan alasan penyelidik non-Polri melanggar hukum adalah putusan ambigu.

“Lagipula, setahu saya, hakim Haswandi itu pula yang memutuskan menghukum Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng, dimana penyelidik-penyelidik KPK bukan personel Polri, sehingga kesannya ada ambiqu atas putusannya,” kata Indriyanto.

Hakim tunggal Haswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (26/5) memenangkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo, dan menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan KPK yang menetapkan Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.

Dikabulkannya permohonan praperadilan Hadi didasarkan pada pertimbangan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena dilakukan oleh penyelidik dan penyidik independen yang pengangkatannya tidak sah.

“UU tidak memberikan peluang pada KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen,” kata Haswandi.

Hakim dalam amar putusannya menjelaskan bahwa penyelidik dan penyidik KPK sesuai dengan Pasal 45 dan Pasal 46 UU KPK, haruslah berstatus sebagai penyelidik atau penyidik di instansi sebelumnya baik itu Polri atau Kejaksaan.

Sedangkan penyelidik dalam kasus Hadi yaitu Dadi Mulyadi dan dua penyelidik lainnya, bukan merupakan penyelidik sebelum diangkat menjadi penyelidik KPK.

Padahal Haswandi diketahui sebagai ketua majelis hakim yang memvonis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng pada 18 Juli 2014 dengan pidana penjara selama 4 tahun, ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Ketua PN Jakarta Selatan itu jugamemvonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara, dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS. (*/aci)