[caption id="attachment_19789" align="alignnone" width="649"]
Walikota Padang Panjang Hendri Arnis. (*)[/caption]PADANG PANJANG - Walikota Padang Panjang, H. Hendri Arnis menyayangkan ungkapan Wakilnya H. Mawardi yang curhat di media massa perihal pembagian biaya penunjang operasional yang diterimanya sebesar 20 persen.
"Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Mawardi yang sekarang menjadi wakil saya, menyadari tugas dan fungsinya sebagai wakil walikota," ujar Hendri kepada Singgalang, Rabu (25/1).Menurut Hendri, jika dilihat dengan kasat mata pembagian 20 persen dari uang operasional yang diterima Mawardi, sudah lebih dari cukup, bila dibanding dengan tugas yang dilakukannya sehari- hari.
"Coba bayangkan, sebagai wakil walikota, pengawasan setiap kegiatan yang ada di Padang Panjang, itu tugas dia. Tetapi apa yang terjadi? Semua itu saya juga yang melakukan," kata Hendri.Belum lagi sebutnya, ketika diminta mewakili dalam suatu acara penting di tingkat provinsi, Mawardi sering menghindar dan mengelak dengan alasan yang tidak jelas.
Begitu juga bila ada acara kemasyarakatan di sore dan malam hari. Sering sekali Mawardi tidak bisa. Sebab, Mawardi yang berprofesi sebagai dokter, hingga kini tetap praktik.Tidak hanya itu. Istrinya juga makai mobil dinas untuk ngajar di salah satu sekolah di Tanah Datar. Jadi kurang apalagi? " Yo, ambo lah tabali lado pagi, ka ba a lai," kata Hendri dengan senyum.
DizalimiSebelumnya Wakil Walikota Padang Panjang, H. Mawardi meradang. Penyebabnya, dana operasionalnya sebagai wakil kepala daerah lagi-lagi dikurangi Walikota Hendri Arnis."Dana operasional untuk saya sebagai wakil kepala daerah pada 2017 ini semakin dikurangi. Walikota 80 persen, saya hanya 20 persen. Ini namanya penzaliman," kata Mawardi, Selasa (24/1).Ia menyebutkan, saat pertama kali dilantik pada 1 Oktober 2013, pembagian dana operasional adalah 60 persen untuk walikota (Rp17,5 juta/bulan) dan 40 persen untuk wakil walikota (Rp10 juta/bulan).
Namun porsentase itu hanya berlaku satu bulan saja. Pada November langsung diturunkan menjadi 70 persen (Rp19 juta) berbanding 30 persen (Rp8,5 juta)."Tunjangan sekda saja Rp8,5 juta/bulan, sementara dengan porsentase 20 persen saya hanya terima Rp6,66 juta/bulan. Ini namanya penzaliman," protesnya.
Mawardi merasakan, penzaliman walikota terhadapnya bukan hanya dalam hal dana operasional, tetapi juga dalam hal lain. Hanya saja, selama ini ia memilih diam saja, karena ia rasakan masih dapat ditolerir. (jas)
Editor : Eriandi, S.Sos
