Tak Berkategori  

DPRD Kecewa Pemprov Sumbar Tak Perpanjang BLT

Hidayat. (ist)

PADANG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengaku kaget dan kecewa pada Gubernur yang memutuskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak ekonomi karena covid19 tidak dilanjutkan. Dia menilai alasan penghentian karena persoalan keuangan daerah bukanlah pertimbangan yang bijak.

Menurut Anggota Komisi III Bidang Keuangan itu, sesungguhnya di masa pandemi korona ini adalah saat yang tepat untuk pemerintah daerah memperlihatkan kepedulian dan perhatian kepada masyarakat. Terutama dengan melanjutkan pemberian BLT tahap kedua kepada setiap keluarga yang terdampak covid19.

“Turunlah ke tengah-tengah masyarakat, dengarkan rintihan rakyat. Terasa sekali kebingungan ekonomi di tengah pandemi ini. Banyak masyarakat yang bingung memenuhi kebutuhan hidup mereka, mencari penghasilan sangat susah,” ujarnya.

Menurut Hidayat, memang disadari jumlah bantuan Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan dari Pemrov untuk April sampai Juni ini jelas tidak menyelesaikan problem ekonomi. Namun, menurut dia, setidaknya BLT tersebut dapat membantu masyarakat bertahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya buat sementara menjelang kondisi membaik.

Alasan keuangan Pemrov Sumbar menghentikan BlT karena kebutuhan anggaran untuk kegiatan lain, salah satunya pilkada, sangat tidak bijak.

“Saya memahami bahwa postur APBD Sumbar yang awalnya Rp7,044 triliun berkurang. Penyebabnya karena PAD berkurang dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berkurang hingga mencapai Rp643 miliar lebih. Namun jika dihitung-hitung APBD masih masih cukup untuk dialokasikan memenuhi BLT tahap kedua,” ucapnya.

Dia memaparkan, berdasarkan hasil realokasi anggaran tahap I dan tahap II untuk penanganan covid19 sudah terpakai dana APBD lebih kurang Rp507 miliar. Umumnya diambil dari belanja langsung yang awalnya Rp2,942 triliun lebih telah berkurang menjadi Rp2,098 triliun lebih. Angka pengurangan ini setelah akumulasi pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat ditambah penurunan proyeksi realisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah.

Artinya, lanjut Hidayat, dari komponen belanja langsung saja masih terdapat sisa anggaran hingga Rp1 triliun lebih. Bila kebutuhan Rp215 miliar seperti BLT tahap pertama. Maka masih bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya.

“Untuk BLT tahap kedua selama tiga bulan lagi masih ada anggaran kok. Saya rasa anggarannya sudah ada, sesuai perintah Mendagri tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain. Artinya, tidak akan mengganggu anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada 2020 ini,” ujar Hidayat.

Jika BLT dilanjutkan, tegas hidayat, maka setidaknya masyarakat akan menerima bantuan hingga bulan Agustus mendatang. (titi)