[caption id="attachment_58948" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Sumatera Barat Ridwan Hosen menyatakan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram karena penyalurannya tidak tepat sasaran sehingga persediaan yang ada habis.
"Gas ini diperuntukkan bagi warga miskin, namun kenyataan aparatur sipil negara, pengusaha rumah makan, dan orang mampu juga ikut menikmati gas tersebut," katanya di Padang, Minggu (8/10).Menurut dia hal inilah yang membuat jumlah gas yang ada tengah masyarakat selalu berkurang karena jumlah penggunanya banyak sedangkan jumlah yang disalurkan PT Pertamina berkurang.
Ia menyebutkan setiap tahun PT Pertamina menyalurkan sebanyak 91 ton gas bersubsidi kepada 91 agen yang ada di Sumatera Barat. Kemudian agen itu menyalurkan gas 3 kilogram itu kepada 2.400 pangkalan."Pertamina hanya berkewajiban menyalurkan gas kepada agen, berapa kuota yang harus diterima agen itu yang diberi oleh PT Pertamina," kata dia.
Saat ini terjadi kendala, sejak tiga bulan yang lalu kuota gas bersubsidi untuk Sumatera Barat berkurang sebanyak 12 persen. Dari angka 91 ton berkurang menjadi sebanyak 80,08 ton setiap tahunnya."Hingga September 2017, PT Pertamina telah menyalurkan sebanyak 61 ton gas 3 kilogram kepada agen di Sumbar," kata dia.
Setelah itu, gas yang dimiliki agen akan disalurkan ke pangkalan resmi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Setelah itu gas disalurkan kepada pengecer yang menjual gas kepada masyarakat."Persoalannya di sini, setiap hari jumlah pengecer bertambah dan tidak ada aturan yang mengatur pembatasannya, sehingga terjadi kelangkaan dan melambungnya harga," ujar dia.Menyikapi kelangkaan yang terjadi, ia mengimbau kepada masyarakat berekonomi mampu untuk berpindah dari gas bersubsidi ke gas non subsidi seperti gas ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram."Ini masalah moral dan harus disikapi dengan serius karena gas ini hanya untuk masyarakat miskin saja," kata dia.
Ia meminta kepada kepala daerah agar mengimbau kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya untuk mengonsumsi gas non subsidi, sehingga penyaluran gas bersubsidi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat miskin di Sumatera Barat."Hal ini sudah dilakukan di daerah lain yang telah mengalami kelangkaan lebih dahulu dan terbukti cukup berhasil. Kita berharap tidak terjadi lagi kelangkaan di tengah masyarakat karena masyarakat mampu mengonsumsi gas bersubsidi," Ridwan. (aci)
