[caption id="attachment_16172" align="alignnone" width="800"]
ICW (okezone.com)[/caption]JAKARTA - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak terlibat dalam pusaran politik dalam dugaan kasus korupsi pengadaan megaproyek e-KTP. Ia berharap, KPK dapat menjaga lembaga yang paling dipercayai masyarakat tersebut dari kepentingan politik.
"Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa melibatkan politisi banyak yang nebeng. Pasti ada yang mengambil keuntungan, KPK harus menjaga marwah institusi, tidak boleh buta juga pada politik di luar," kata Agus dalam diskusi Radio Sindotrijaya Network yang bertajuk 'Perang Politik E-KTP' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3).Agus menilai nama-nama anggota DPR yang disebut dalam dakwaan belum tentu menerima aliran dana haram proyek yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun tersebut. Pasalnya, menurut dia, bisa saja uang suap itu dititipkan namun tidak sampai ke tangan pihak yang telah disebutkan menerima dalam dakwaan yang disusun KPK.
"Kalau ada yang kemudian disebut dalam dakwaan saya menduga bisa saja ada yang tidak menerima, misalnya dititipkan ke x lalu tidak diserahkan ke yang bersangkutan," jelasnya.Agus mengaku belum membaca utuh surat dakwaan dari dua terdakwa kasus e-KTP yakni Irman dan Sugiharto. Kendati demikian, ia meyakini bahwa tidak semua nama yang tercantum akan diproses KPK."Faktanya sudah mengembalikan sampai Rp250 Miliar, kalau normatif kesaksian terdakwa kan bisa jadi alat bukti, dan terlalu berjudi KPK kalau mencantumkan sesuatu tapi dia tidak punya alat bukti. Dan saya sepakat ini akan lama prosesnya," pungkas Agus. (aci)
