PADANG - Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Mukhlidi Muskhir menilai sekolah perlu melakukan supervisi dan evaluasi, menghindari adanya pungutan liar yang terjadi di sekolah."Adanya imbauan dari Menteri Pendidikan dan dinas terkait saya rasa belum maksimal, jika tidak dibarengi dengan supervisi dan evaluasi terhadap guru di sekolah," ujarnya
Ia menilai supervisi dan evaluasi yang dilakukan kepada guru masih lemah dan perlu berkelanjutan.Saat ini pungutan liar di sekolah tidak hanya terjadi pada siswa baru saja. Beberapa guru terkadang membuat program yang tidak berakar yang ditujukan untuk siswa di sekolah, seperti les tambahan.
"Misalnya saja sebagian siswa terpaksa membayar dan mengikuti les yang diadakan guru untuk mendapatkan nilai bagus dengan guru mata pelajaran tertentu, meskipun les tersebut terkadang tidak dibutuhkan siswa," sebutnya.Jika siswa tidak mengikuti dan membayar uang les, maka nilai siswa akan rendah dengan guru tersebut meski ia sudah les di luar sekolah.
Menurutnya, hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya apresiasi terhadap guru di Indonesia pada umumnya meskipun sudah diadakan sertifikasi guru."Mengajar 24 jam untuk mendapatkan sertifikasi merupakan kerja paksa terhadap guru," ujarnya.
Hal tersebut perlu direvisi ulang oleh pemerintah. Jika guru harus mengajar selama 24 jam, maka butuh 24 jam untuk persiapan dan 24 jam untuk evaluasi.Ia menganggap hal tersebut sama dengan pemerasan karena artinya guru harus bekerja selama 72 jam dalam seminggu.Selain itu, menghindari pungutan liar di sekolah, pemerintah harus menyediakan fasilitas dan menetapkan regulasi."Semua sarana dan prasarana untuk kebutuhan pendidikan disekolah harus dipenuhi agar tidak ada lagi alasan guru meminta pungutan atau dana apapun kepada siswa," tambah dia.(aci)
sumber:antara
Editor : Eriandi, S.Sos
