oleh

Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumbar Rata-rata Air, Perlu Digenjot

PADANG – Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk pertama kalinya diukur di Indonesia. Hasilnya menunjukkan, antara lain rata-rata pendidikan orang Indonesia tak sampai kelas 2 SMP. Sumbar malah lebih baik, pas kelas dua. Yogyakarta yang IPK terbaik se Nusantara, rata-rata warganya hanya tamat SMP.

Komposisi anggota parlemen perempuan, hanya sepertiga Riau dan jauh di bawah Jambi serta Bengkulu. Ini menurut IPK mesti lebih baik pada periode mendatang, karena Sumbar merupakan daerah matriakat.

Pengukuran IPK dirilis 2018, di Jakarta dalam sebuah acara yang meriah. Ini harus dijadikan terminal tempat berangkat bagi pembangunan, jika mengabaikan, maka hasilnya tidak akan sempurna, bahkan cenderung buruk. “Jadi ini bukan ranking, tapi acuan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Ibarat rumah, kita sudah diberi tahu, mana yang mesti lekas diperbaiki, agar rumah semakin kokoh, itulah IPK,” kata Kadinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti kepada Singgalang di Padang, Senin (21/10)

Saat ini IPK Sumbar masih rata-rata air, dengan angka 53,23, atau tiga deret di bawah nasional yang 53,74. Walau begitu, yang menggembirakan, hanya dua dimensi saja yang berada di bawah angka nasional. Sedangkan di puncak klasemen, bertengger Yogyakarta (73,79), disusul Bali (65,39) dan Jateng (60,05). Tiga nomor pincit, Maluku Utara (47,02), Sulawesi Barat (46,90) dan Papua 46,25. IPK bukan untuk mengukur nilai budaya tapi mengukur kinerja pembangunan untuk memajukan kebudayaan.

Untuk Sumbar, dimensi Ekonomi Budaya berada pada ranking 6 dengan nilai 33,82, sedangkan nasional 30,55. Artinya, Sumbar lebih baik dibanding secara rata-rata nasional. Maksud Ekonomi Budaya, tak lain aktivitas budaya yang menghasilkan pendapatan bagi budayawan. Angka ini, untuk Yogyakarta 74,29 dengan nilai 2. Ini memang pantas, karena di sana karya seniman banyak yang menghasilkan uang dan memberi nafkah bagi budayawan dan seniman di sana.

Kemudian dimensi Pendidikan, Sumbar meraih nilai 72,97, sedang nasional 69,67. Untuk ini, Sumnar mendapat ranking 8. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, meraih nilai 62,74, nasional 72,84 dan Sumbar berada di ranking 33. Untuk Warisan Budaya, 43,30 nasional 41,11 dan nilai diraih 14. Ekspresi Budaya 43,30, nasional 41,11, nilai 20. Akan halnya Budaya Literasi, 57,40 nasional 55,03 dan nilai Sumbar 11. Terakhir, Gender, 59,90, nasional 54, 97 dan nilai 8.

IPK diluncurkan oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid pada acara Pekan Kebudayaan Nasional di Istora GBK, Jakarta 10 Oktober 2019. Singgalang yang hadir pada acara itu, menyaksikan, acara yang meriah. IPK merupakan kerja serius yang merujuk Unesco. IPK dikerjakan Ditjen Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas dan BPS. Yang dirujuk dari Unesco tak lain, konsep Culture Development Indicators (CDis).

Menurut Hilmar, IPK merupakan instrument untuk mengukur capaian pemajuan kebudayaan. IPK tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan guna mendeteksi dan mengukur kinerja pembangunan untuk memajukan kebudayaan di daerah tersebut. Kenapa DIY tinggi, karena di sana pembangunan kebudayaan memang sudah lama dilakukan. Bali pun demikian. Sumbar? Dinas Kebudayaan saja baru setahun jagung dan pembangunan belum semuanya memikirkan pemajuan kebudayaan.

Tugas Sumbar
Untuk Ekonomi Budaya, baru 0,34 persen warga provinsi ini yang memiliki penghasilan dari pertunjukkan kesenian. Nilai ini menurut, Gemala Ranti lebih tinggi dari angka nasional yang 0,31 persen. “Kita ditarget naik jadi satu persen,” kata dia.

Kemudian, untuk Dmensi Pendidikan di provinsi ini, penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, lama sekolah 8,76 tahun atau setara kelas 2 SMP. Maksudnya, rata-rata sekolah warga Sumbar baru setinggi itu. Nasional masih di bawah Sumbar. Angka ini lebih baik dari rata-rata nasional yang 8,17 tahun, sementara target nasional 15 tahun.

Diketahui baru 40,25 warga Sumbar yang mengakses internet dan itu di bawah angka nasional. Dalam membangun kebudayaan internet merupakan wadah yang sangat penting.

Menurut Hilmar, IPK akan membantu pengambil kebijakan, untuk dipakai sebagai basis formula yang knowledge based. Ini agar pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi daerah. Para akademisi juga bias melakukan kajian dari IPK, kemudian menyumbangkan pikiran bagi daerahnya, kecuali akademisi enggan.

Untuk Ketahanan Budaya, Sumbar harus aktif membangun kebersamaan, terutama nilai-nilai gotong royong yang telah ambruk. Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan warisan budaya tak benda, jika tidak akan lenyap bersama waktu. Pelaku pertunjukan seni, juga amat rendah, karena pintu pertolongan misalnya fasilitas tempat bahkan dana, amat kurang.

Sumbar juga kecil memberikan tempat bagi politisi perempuan. Dari setiap 100 anggota parlemen , hanya ada 12 orang perempuan. Ini lebih rendah 3 kali disbanding Riau. Hampir dua kali lebih rendah dibading Jambi dan Bengkulu. (kj)

Loading...

Berita Terkait