[caption id="attachment_11693" align="alignnone" width="664"]
Ilustrasi (newslocker.com)[/caption]JAKARTA - Perkawinan siri dinilai berdampak dan merugikan hak perdata anak.
Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sulit mendapatkan akta kelahiran sebagai syarat kewarganegaraan di Republik Indonesia, karena perkawinan orang tuanya tidak terdaftar.Ia menilai perkawinan tanpa pencatatan di pemerintah dapat melanggar hak-hak anak.
Komnas PA juga akan melakukan pertemuan dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mendorong kesediaannya mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang Hari Anti Kekerasan Terhadap Anak."Hari anti kekerasan perempuan saja ada, anak masa tidak ada," kata dia.Selain itu ia juga mendorong Presiden untuk segera mewujudkan tanggung jawab lintas kementerian atau lembaga, wali kota, bupati, dan gubernur untuk melaksanakan Inpres No. 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual (GN-AKSA). (aci)sumber:antara
Editor : Eriandi
