PADANG – Bupati Pesisir Selatan, H.Hendrajoni membebas tugaskan sementara, Erizon dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhitung mulai tanggal 12 Januari 2021.
Pembebasan tugas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.6/002/BPT-PS-2021 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Dan Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Bupati Pesisir Selatan, H.Hendrajoni didampingi Kepala Inspektorat, Ahda Yanuar dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yespi Nawiarsih kepada wartawan, Rabu (13/1) di Painan membenarkan, Erizon telah dibebas tugaskan dari jabatan sekretaris daerah mulai tanggal 12 Januari 2021.
“Ya, saudara Erizon kini tidak lagi menjabat sebagai sekda. Untuk sementara, saya telah menunjuk Muskamal, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Pesisir Selatan,” bebernya.
Dikatakan, Erizon terindikasi melanggar kode etik dan melampaui kewenangannya sebagai sekda. Dimana, yang bersangkutan tidak berkoordinasi sama sekali dengan bupati terkait tindaklanjut hasil evaluasi APBD 2021 dari gubernur.
“Sesuai aturan, sekda yang juga selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus berkoordinasi dengan bupati terkait dengan hasil evaluasi APBD 2021 dari gubernur. Sebab, hal itu menyangkut kebijakan strategis kepala daerah. Dengan demikian, sekda diindikasikan melanggar kode etik dan melampaui kewenangannya,” ucap bupati.
Disebutkan, sebelum dikeluarkan SK pembebasan tugas sementara, Erizon sebagai sekda, terlebih dahulu bupati melakukan koordinasi dengan gubernur dengan menyampaikan indikasi pelanggaran kode etik tersebut.
“Gubernur merespon dan menindaklanjutinya dengan memerintahkan tim Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan terhadap sekda, yang juga akan menjalani sidang etik. Jika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka ia akan kembali menjabat sekda, akan tapi jika dinyatakan bersalah, maka yang bersangkutan tidak lagi menjabat sekda, dan bakal menerima sanksi sesuai aturan kepegawaian,” jelasnya.
Bupati mengungkapkan, SK tersebut dikeluarkan berdasarkan surat tugas Plt Inspektorat Provinsi Sumatera Barat atas nama Gubernur Sumatera Barat Nomor : 700/0002/Insp-SAU/2021 tanggal 08 Januari 2021 dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai ditetapkan keputusan lebih lanjut, membebaskan sementara dari tugas dan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.Erizon, M.T. Kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dengan dibebaskan dari tugas dan jabatan sebagai sekda supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan dan sidang etik,” ujarnya.
Ditegaskan, SK tadi dikeluarkan sesuai regulasi yang ada, dan tidak ada peraturan yang dilanggar. Kemudian Pemkab Pesisir Selatan sebelum mengambil kebijakan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti gubernur dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. (214)
