PADANG - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumbar, Zul Aliman mengakui, masih terdapat potensi yang mungkin menimbulkan konflik di sejumlah kabupaten/kota.“Ada potensi konflik yang sumbernya antara lain sengketa lahan antara masyarakat ulayat dengan perusahaan perkebunan,” tuturnya, Senin (1/8).
Selain itu, tambah Zul Aliman, selanjutnya keberadaan aliran yang meresahkan masyarakat.Di Pesisir Selatan, sengketa batas wilayah antara Pesisir Selatan dengan Muko-muko menyebabkan konflik sosial.
Di Solok Selatan, masuknya tenaga asing yang terindikasi tidak melengkapi dokumen-dokumen seperti izin kerja dan menetap juga menimbulkan konflik sosial.Konflik ini telah ditindaklanjuti dengan pengawasan oleh tim terpadu agar tidak terjadi pelanggaran hokum, seperti dokumen izin kerja dan izin menetap.
Kemudian di Agam, terjadi konflik antara masyarakat Tiku dengan PT Mutiara Agam, dengan saling merasa punya hak atas tanah ulayat (kaum).Di Pasaman Barat, terjadi sengketa di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit.Termasuk di Padang Pariaman, konflik sosial yang diawali dengan masalah pertambangan galian C yang belum mempunyai izin di daerah Lubuk Alung Parik Malintang.Sijunjung, baru-baru ini konflik karena permasalahan tapal batas dengan Dharmasraya . Sampai saat ini belum tuntas yaitu wilayah Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya dengan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung.
"Tindak lanjutnya, dilakukan mediasi melalui musyawarah antara ninik mamak kedua belah pihak serta tokoh masyarakat yang menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani bersama,"ungkapnya. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
