JAKARTA – Ranah Minang sebutan dari Sumatera Barat merupakan ‘gudang” tokoh nasiional maupun internasional, yang memiliki potensi cukup besar. Berawal dari keprihatinan Jaringan Pemred Sumatera Barat (JPS) melihat terjadinya stagnansi inovasi kepemimpinan daerah dalam beberapa dekade, maka pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan perlu adanya masukan bagi calon kepala daerah untuk memajukan perekonomian dalam mengembangakan daerah ini.
Sekaitan dengan hal tersebut, setelah melalui road show putaran terakhir, JPS melakukan diskusi dengan tokoh Sumatera Barat yang ada di Jakarta atau pusat pemerintahan, dimulai 20 – 23 February 2020.
Tahap awal diskusi yang diadakan di balairung Sumatera Barat, Kamis (20/2/2020), siang menghadirkan dua tokoh yakni mantan ketua DPD-RI Irman Gusman dan anggota DPD-RI Alirman Sory, dengan tema “Mencari Kepemimpinan Sumbar Kedepan”.
Dalam diskusi tersebut apa yang disampaikan Irman Gusman terungkap, setelah masa orde baru berakhir dan berganti masa reformasi, tampak kepemimpinan Sumbar memang tidak ada inovasi yang bisa mengangkat perekonomian daerah ini dengan cepat. Jika melihat Riau dan Sumatera Selatan berubah secara drastis, Sunatera Barat tampak hanya stagnan. Itu bisa dilihat secara fisik, meskipun pasca reformasi secara perlahan infrastruktur mulai merata.
Irman Gusman juga mengatakan, perilaku birokrasi dalam membantu investor dalam memudahkan investasi, sehingga membuat para usahawan menjadi enggan dalam berinvestasi. Selain itu, ia melihat terkadang adanya pembangunan yang belum merupakan kebutuhan namun menjadi prioritas, padahal pemimpin itu perlu pemetaan skala prioritas yang dibutuhkan rakyat.
“Ke depan perlu adanya sekala prioritas dalam membangun sebuah daerah, yang terpenting bisa melihat dan memprediksi masa depan, sehingga kita tau kekuatan apa yang kita miliki, intinya adalah pembangunan karakter masyarakat Sunatera Barat, dengan akar budaya dan adat istiadat, merupakan kekuatan yang amat luar biasa,” tegas Irman.
Ditambahkan Irman, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat jangan hanya berkutat oada sumber daya alam (SDA), tapi lebih penting sumber daya manusia (SDM) yang unggul, dengan memiliki inovasi sesuai jati diri Ranah Minang.
Pernyataan Irman juga ditambahkan Alirman Sory. Menurut Alirman, kewajiban kepala daerah bukan hanya sekedar bisa mencari tambahan keuangan dari kementerian semata. Karena, tanpa harus “mengemis’ pada kementrian dalam pembagian dana APBN melalui DAU dan DAK ke-daerah sudah ada formukasinya, sesuai undang-undang no 17/2003 dan undang-undang no 13/2004.
Alirman juga menegaskan, kepemimpinan Sumatera Barat ke depan yang bermartabat adalah orang paham,mengerti dan mengetahui daerah ini. Jika calon pemimpin tersebut terpilih hanya karena ketokohan dan kapital, maka sampai kapan juga Sumatera Barat tidak akan bisa menjadi sejarah lagi di negeri ini.
Sebenarnya mencari sosok pemimpin idealis tersebut tidak sulit, namun memang tidak ada yang sempurna, tapi pasti ada mendekati sempurna. Alirman juga menegaskan, jangan hanya kepemimpinan berfikir regional tapi tidak paham dengan lokal. Untuk itu perlu memperkuat perekonomian daerah terlebih dahulu, agar jangan hanya berkutat pada tataran daerah.
Sebagai anggota DPD RI aktif juga menjelaskan, hubungan secara kedinasan hubungannya dengan pemerintah daerah sampai saat ini masih berjalan baik.
“Apa yang dinginkan masyarakat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian sebenarnya bisa diaplikasikan, jika saja pemimpin Sumbar kedepan bisa memberdayakan masyarakat, bukan hanya berfikir pada tataran usaha besar saja tapi juga pada tataran usaha masyarakat atau UMKM,” jelas Alirman pada diskusi yang juga dihadiri pembina JPS yang juga merupakan owner Tribun Sumbar, HM. Nurnas. (rel)
Komentar