[caption id="attachment_7368" align="alignnone" width="649"]
Sri Mulyani (net)[/caption]JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menilai kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan merupakan koreksi terhadap Pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla dalam menyusun APBN yang selama ini.
"APBN itu potret kredibilitas negara seharusnya perubahan itu dari awal, dan untuk mendorong pertumbuhan (stimulus) ekonomi rakyat, sesuai kebutuhan dasar masyarakat," jelas Irman berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema 'Pajak dan APBN 2016' di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (11/8).Menurut senaror dAri Sumatera Barat ini, APBN bukan sebagai sumber dana untuk pembangunan. Sebab, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu harus didorong dengan industrialisasi dan investasi.
"Harus ada kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan pembangunan. Jadi, utang tidak masalah sepanjang dimanfaatkan seKtor yang produktif," tambahnya lagi.Karena itu Irman berharap dalam penyusunan APBN ke depan, pemerintah harus melibatkan DPR dan DPD RI. Pasalnya, selama ini pengelolaan APBN masih secara tradisional. padahal dana transfer dEarah Rp62 triliun dan dana desa Rp46 triliun bisa mendorong pergerakan ekonomi rakyat, jika dikelola dengan baik dan transparan.
"Mengelola APBN itu sama dengan kelola rumah tangga, yang anggarannya bisa turun dan juga bisa naik. Untuk itu, APBN itu harus lebih proporsional," ucapnya.Dia mengaku tak percaya pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka, tapi yang penting berkualitas. Khususnya untuk reformasi pertanian, manufaktur, UKM, dan pertahanan ekonomi itu ada di dalam negeri."Maka, 250 juta penduduk ini harus dijaga sebagai pasar yang baik," pungkas Irman. (ery satria)
Editor : Eriandi
