PADANG - Relawan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni meminta masyarakat tidak termakan fitnah terkait politik uang. Politik uang hanyalah isu yang sengaja diembuskan untuk menciptakan kegaduuan.Hal itu ditegaskan Ketua Relawan Mulyadi Dunsanak, Azizi Fadhli, Rabu (7/10) di Padang. Penegasan Azizi ini menepis isu politik uang yang berembus akhir-akhir ini yang dialamatkan kepada relawan Mulyadi-Ali Mukhni.
Azizi Fadhli mengatakan, tidak ada yang namanya politik uang. Ia menyebut relawan hanya membantu masyarakat yang sedang kesulitan selama masa pandemi ini.Bantuan kepada masyarakat ini menurut Azizi merupakan bentuk kepedulian relawan terhadap kondisi masyarakat yang terpukul karena pandemi covid-19. "Kita tahu kondisi masyarakat saat ini dalam kondisi yang sulit akibat pandemi covid-19. Kita tentu tidak bisa membiarkan masyarakat kesulitan. Apa yang bisa dibantu, ya harus dibantu karena ini tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah," ujar Azizi.
Azizi meminta masyarakat untuk tidak termakan fitnah terkait politik uang. Menurut Azizi, itu hanya untuk menjatuhkan pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni.Azizi berharap politik fitnah tidak ada pada Pilgub Sumbar. Pilkada Sumbar seharusnya mengutamakan politik badunsanak, dan politik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Mari kita menghindari politik fitnah untuk meraih kekuasaan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meraih kekuasaan tanpa harus menggunakan fitnah. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan dan diprioritaskan," harap Azizi.Sebelumnya, sejumlah masyarakat di salah satu kawasan di Kota Padang melaporkan dugaan politik uang lewat pembagian bantuan kepada masyarakat. Laporan itu menuding pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni.Bawaslu telah menolak laporan fitnah terkait politik uang yang ditujukan kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni ini. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Elly Yanti mengatakan, hasil kajian laporan tidak memenuhi syarat. Sudah diberi waktu untuk melengkapi, tapi belum juga dilengkapi oleh pelapor. “Ternyata sampai selesai waktu mereka tidak melengkapi, sehingga status laporan tersebut tidak kami lakukan registrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil,” ujar Elly Yanti. (zal)
Editor : Eriandi, S.Sos
